Heboh APBD DKI yang Berujung pada Mundurnya Dua Pejabat...

Dua pejabat itu adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Mahendra Satria dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi.

Seperti diketahui, beberapa hari terakhir, rincian anggaran APBD DKI Jakarta menjadi sorotan karena adanya anggaran yang dianggap tak masuk akal.

Menurut analis kebijakan publik Agus Pambagio, pengunduran diri kedua pejabat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara pribadi merespons keramaian yang terjadi.

"Itu kan masing-masing sebagai rasa tanggung jawab. Kan di seluruh dunia kalau bertanggung jawab ya dia harus mundur. Bukan melemparkan tanggung jawab," kata Agus dihubungi Kompas.com, Sabtu (2/11/2019).

Meski demikian, menurut Agus, tanggung jawab yang lebih besar juga ada di tangan pemimpin yang lebih tinggi yaitu gubernur.

"Gubernur kan penanggung jawab. Meskipun itu masih draf awal, itu sudah atas persetujuan gubernur. Tidak mungkin Gubernur tidak setuju, ini urusan anggaran," kata dia.

"Besaran anggaran itu kan, orang mau berangkat perang izin komandannya. Bagaimana mungkin tidak izin komandannya? Komandannya tahu," kata dia.

Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (31/10/2019), Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi menyampaikan surat pengunduran diri kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Edy memutuskan mundur dari jabatannya setelah pengalokasian anggaran sejumlah Rp 5 miliar untuk influencer asing mempromosikan wisata Jakarta ramai diperbincangkan publik.

Namun, hal itu disanggah oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir.

“Tidaklah, tidak ada kaitan ke situ. Dia mau mengundurkan diri saja, mengundurkan diri atas permintaan sendiri,” ujar dia sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Kamis.

Chaidir menyebutkan, Edy mundur karena keinginannya menjadi staf di anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Sehari setelahnya, Jumat (1/11.2019), Kepala Bappeda Mahendra juga mengajukan mundur.

Kepada Gubernur Anies Baswedan, ia menyebut kondisi saat ini memerlukan keberadaan Bappeda yang lebih baik, untuk itu ia menyatakan mundur.

“Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri,” kata Mahendra di Balai Kota.

Permohonan pengunduran diri yang diajukan Mahendra diterima oleh Anies.

Mahendra kembali menempati posisi lamanya sebagai widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.

Sementara, Kepala Bappeda akan digantikan oleh Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman Suharti, dengan status pelaksana tugas.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pos anggaran dalam RAPBD DKI Jakarta 2020 menjadi perbincangan.

Pos anggaran itu di antaranya pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 124 miliar, pembuatan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, hingga dana untuk influencer asing Rp 5 miliar.