Tujuan Wilopo Menerapkan Prinsip Zaken Kabinet

KOMPAS.com - Pada masa Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer, yang berlangsung antara tahun 1950 hingga 1959, Indonesia sering kali mengalami pergantian kabinet.

Dalam kurun waktu sembilan tahun, ada tujuh kabinet yang menjalankan pemerintahan Indonesia secara bergantian.

Alasan sering terjadi pergantian kabinet pada masa itu adalah karena Indonesia menganut sistem multipartai, tetapi tidak ada partai yang mendominasi, sehingga partai politik saling bersaing mengutamakan kepentingan partainya masing-masing.

Kabinet ketiga yang dibentuk pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Wilopo, yang dipimpin oleh Wilopo, Perdana Menteri Indonesia ke-7.

Selama masa baktinya yang berlangsung dari 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953, Kabinet Wilopo menerapkan prinsip Zaken Kabinet.

Apa tujuan Wilopo menerapkan prinsip zaken kabinet dalam menjalankan pemerintahan?

Baca juga: Kabinet Zaken, Upaya Menghindari Malfungsi Kabinet

Tujuan Wilopo menerapkan prinsip zaken kabinet

Kabinet Wilopo disahkan oleh Presiden Soekarno pada 3 April 1952, menggantikan Kabinet Sukiman yang jatuh pada 23 Februari 1952.

Keputusan itu menyusul pengangkatan Wilopo sebagai Perdana Menteri Indonesia pada 16 Maret 1952, dengan dukungan dari PNI dan Masyumi.

Kabinet Wilopo menerapkan prinsip zaken kabinet. Susunan kabinet ini terdiri atas 4 orang dari PNI, 4 orang dari Masyumi, 2 orang dari PSI, 1 orang dari PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, dan PSII, serta 3 orang yang bukan dari partai politik.

Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. 

Tujuan Wilopo menerapkan prinsip zaken kabinet dalam menjalankan pemerintahan adalah untuk mengatasi masalah stabilitas politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu.

Wilopo ingin menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Baca juga: Biografi Wilopo, Perdana Menteri Indonesia ke-7

Dengan zaken kabinet, Wilopo berusaha menciptakan kesepakatan antarpartai dan mengatasi perpecahan politik yang memengaruhi pemerintahan sebelumnya.

Wilopo juga ingin memperkuat otoritas pemerintah dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan publik.

Dalam menjalankan program kerjanya, Kabinet Wilopo berharap dapat bekerja secara profesional tanpa memiliki kecondongan kepada kepentingan golongan atau partai tertentu.