Tujuan Pendidikan Sebelum Penerapan Politik Etis

KOMPAS.com - Sebelum kebijakan Politik Etis diterapkan, memasuki tahun 1627, Belanda mulai membuka sekolah bagi kalangan pribumi sebagai bagian dari upaya balas budi setelah menerapkan sistem tanam paksa.

Kemudian, memasuki abad ke-19, Belanda telah mendirikan sejumlah 20 sekolah untuk Indonesia.

Sekolah yang didirikan Belanda sebelum Politik Etis diterapkan adalah Europeesche Lagere School (ELS).

ELS adalah sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan hanya untuk keturunan Belanda.

ELS pertama kali didirikan oleh Belanda tahun 1817.

Namun, awalnya ELS hanya menerima murid yang berkebangsaan Belanda.

Akan tetapi, setelah Politik Etis diterapkan, tahun 1903, ELS juga dibuka untuk rakyat pribumi.

Lantas, apa tujuan pendidikan sebelum penerapan Politik Etis?

Baca juga: Europeesche Lagere School (ELS) dan Perkembangannya

Mendapat tenaga kerja yang murah

Sebelum Politik Etis, tujuan dilaksanakannya pendidikan oleh Belanda adalah untuk mendapat tenaga kerja yang murah.

Para tenaga kerja yang dihasilkan ini akan mengisi posisi sebagai pegawai rendahan di pabrik maupun dinas tertentu tingkat lokal seperti desa, distrik, dan onderdistrik.

Untuk bisa mengisi posisi itu, rakyat pribumi harus lebih dulu bisa membaca dan menulis.

Pada era itu, rakyat pribumi masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis karena minimnya pendidikan.

Itulah mengapa Belanda memutuskan mendirikan sekolah di Indonesia, untuk melatih rakyat pribumi membaca dan menulis.

Setelah itu, mereka akan dipekerjakan di perusahaan atau kantor dinas tertentu.

Selain untuk mengisi posisi pegawai rendahan, pemerintah kolonial juga membutuhkan tenaga kerja profesional.

Terlebih, sejak abad ke-19, banyak industri yang mulai berdiri di wilayah Hindia Belanda, seperti pabrik gula, mesin, kayu, dan sebagainya.

Bidang tertentu seperti itu tentu harus diisi oleh orang-orang yang ahli.

Oleh sebab itu, Belanda tidak hanya mendirikan sekolah biasa, melainkan juga sekolah kejuruan.

Lebih lanjut, pada masa Politik Etis, pemerintah kolonial Belanda secara lebih luas membuka akses pendidikan kepada penduduk pribumi.

Referensi:

• Abdurrahmansyah. (2023). Kajian Teoritik dan Implementatif Pengembangan Kurikulum. Depok: PT Raja Grafindo Persada.