Merunut Sejarah, Tokoh, dan Kepemimpinan Hamas di Palestina

Marwan Issa dan Mohammed Deif memimpin sayap militer Hamas, yaitu Brigade Izz ad-Din al-Qassam.

Kemudian, Saleh al-Arouri dilaporkan memimpin cabang Hamas di Lebanon.

Ia juga mengambil alih kepemimpinan Hamas di Tepi Barat setelah pemilihan internal yang selesai pada 2021.

Sementara itu, Meshaal dipilih untuk memimpin kantor diaspora dan Salameh Katawi terpilih untuk mengelola urusan anggota Hamas yang dipenjara.

Adapun pendiri Hamas, Yassin, telah dibunuh oleh pasukan Israel pada 2004.

Baca juga: Kenapa Iron Dome Israel Gagal Cegah Serangan Roket Hamas?

Bagaimana Hamas memerintah di Gaza?

Hamas juga memenangi mayoritas kursi di legislatif PA dan membentuk pemerintahan sejak 2006.

Pada 2007, Hamas telah menjadi otoritas de facto di Gaza segera setelah Israel menarik diri dari wilayah tersebut.

Hamas memperoleh keunggulan suara karena layanan sosial yang mereka berikan dan banyaknya isu penolakan terhadap Fatah yang sedang berkuasa.

Banyak pemilih melihat Fatah sebagai korup di kepemimpinan PLO dan memberikan sedikit kontribusi kepada Palestina melalui negosiasinya dengan Israel.

Hasil ini tidak dapat diterima oleh Fatah dan pendukungnya sehingga mereka menggulingkan Hamas dari kekuasaan di Tepi Barat.

Akan tetapi, Hamas mengalahkan milisi Fatah dalam satu minggu pertempuran dan mengakibatkan perpecahan politik antara dua wilayah Palestina.

Setelahnya, Palestina tidak melakukan pemilihan legislatif sejak 2006 ataupun memilih presiden sejak 2008.

Ketika Hamas mengambil alih Otoritas Palestina (PA) di Gaza, mereka membentuk sistem peradilan dan menerapkan institusi-institusi yang otoriter.

Secara teori, Hamas memerintah sesuai dengan Hukum Dasar Palestina berbasis syaria, seperti halnya PA.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan Hamas cenderung lebih restriktif daripada yang diwajibkan oleh hukum, termasuk mengendalikan cara berpakaian perempuan dan menerapkan segregasi gender di ruang publik selama tahun-tahun awal pemerintahannya.

Kelompok pemantau Freedom House menemukan pada 2020, pemerintahan yang dikendalikan oleh Hamas tidak memiliki mekanisme efektif atau independen untuk memastikan transparansi dalam pendanaan, pengadaan, atau operasionalnya.

Hamas juga menekan media Gaza, aktivisme sipil di media sosial, oposisi politik, dan organisasi non-pemerintah (NGO), sehingga meninggalkannya tanpa mekanisme akuntabilitas.

Referensi:

• Laub, Z., & Robinson, K. (2023, October 9). "What Is Hamas?" CFR.org.