Merunut Sejarah, Tokoh, dan Kepemimpinan Hamas di Palestina

KOMPAS.com - Hamas adalah gerakan Islam dan salah satu partai politik utama di wilayah Palestina.

Gerakan ini menguasai lebih dari dua juta warga Palestina di Jalur Gaza. Adapun reputasi Hamas lebih dikenal melalui ekspresi perlawanan bersenjatanya terhadap Israel.

Pada Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan besar-besaran secara mengejutkan di selatan Israel.

Serangan ini menewaskan ratusan warga sipil dan tentara, serta menyandera puluhan lainnya.

Sebagai respons, Israel menyatakan perang terhadap kelompok ini dan mengindikasikan bahwa militer mereka merencanakan kampanye panjang untuk mengalahkan Hamas.

Sebenarnya, apa itu Hamas dan bagaimana organisasi ini dapat mempertahankan dukungan serta otoritasnya di tengah-tengah kompleksitas politik dan konflik di wilayah Gaza?

Baca juga: Perbandingan Senjata Hamas Vs Israel, Punya Apa Saja?

Sejarah berdirinya Hamas

Hamas merupakan singkatan dari Harakat al-Muqawama al-Islamiya (Gerakan Perlawanan Islam).

Kelompok ini didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin, seorang ulama Palestina yang menjadi aktivis di cabang-cabang lokal Ikhwanul Muslimin, setelah mengabdikan awal hidupnya untuk ilmu pengetahuan Islam di Kairo.

Mulai akhir tahun 1960-an, Yassin memberikan khotbah dan melakukan pekerjaan amal di Tepi Barat dan Gaza, yang keduanya diduduki oleh Israel setelah Perang Enam Hari pada 1967.

Sheikh Yassin mendirikan Hamas sebagai sayap politik Ikhwanul Muslimin di Gaza pada Desember 1987, setelah pecahnya intifada pertama, sebuah perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.

Pada waktu itu, Hamas didirikan untuk menanggapi ancaman yang muncul dari Palestina Islamic Jihad (PIJ), sebuah kelompok lain yang secara tegas berkomitmen untuk melawan Israel dengan cara kekerasan.

Ancaman ini timbul karena komitmen PIJ dapat mengalihkan dukungan rakyat Palestina dari Ikhwanul Muslimin (The Muslim Brotherhood).

Pada 1988, Hamas menerbitkan piagam yang menyerukan penghancuran Israel dan pendirian masyarakat Islam di Palestina.

Hamas pertama kali menggunakan bom bunuh diri pada April 1993, lima bulan sebelum pemimpin OLP Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menandatangani Perjanjian Oslo.

Pakta bersejarah ini menetapkan pemerintahan mandiri terbatas untuk sebagian Tepi Barat dan Gaza di bawah entitas yang baru dibuat bernama Otoritas Palestina (PA).

Hamas mengutuk Perjanjian Oslo serta pengakuan OLP dan Israel terhadap satu sama lain yang secara resmi disepakati oleh Arafat dan Rabin.

Kesepakatan itu tertuang dalam surat yang dikirim beberapa hari sebelum Perjanjian Oslo.

Pada 1997, Amerika Serikat menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris asing.

Organisasi tersebut kemudian menjadi pelopor dalam melancarkan perlawanan bersenjata selama periode Intifada kedua pada awal tahun 2000-an.

Meskipun demikian, kelompok Jihad Islam Palestina (PIJ) dan milisi Tanzim Fatah juga terlibat dalam aksi tersebut.

Baca juga: Perang Israel Vs Hamas, PM Netanyahu Ingin Ubah Timur Tengah

Badan kepemimpinan Hamas

Hamas memiliki sejumlah badan kepemimpinan yang melaksanakan berbagai fungsi politik, militer, dan sosial.

Kebijakan umum ditetapkan oleh kelompok konsultatif utama yang biasa disebut sebagai politburo dan beroperasi dari luar negeri.

Ada juga komite-komite lokal yang mengurus masalah-masalah dasar di Gaza dan Tepi Barat.

Saat ini, Ismail Haniyeh menjabat sebagai kepala politik, menggantikan pemimpin sebelumnya, Khaled Meshaal, pada 2017.

Haniyeh beroperasi dari Doha, Qatar, sejak 2020, diberitakan karena pembatasan pergerakannya oleh Mesir ke dan dari Gaza.

Pemimpin Hamas mendirikan keberadaan di Qatar setelah berselisih dengan tuan rumah sebelumnya, Suriah, ketika pengungsi Palestina ikut serta dalam pemberontakan tahun 2011 yang mendahului Perang Saudara Suriah.

Beberapa tokoh senior Hamas dilaporkan beroperasi dari kantor kelompok itu di Turki.

Urusan sehari-hari di Gaza diawasi oleh Yahya Sinwar yang sebelumnya memimpin sayap militer Hamas dan menjalani 22 tahun hukuman di penjara Israel atas perencanaan penculikan serta pembunuhan dua tentara Israel.

Ia termasuk salah satu dari lebih dari 1.000 tahanan Palestina yang dibebaskan pada 2011. Pembebasan tahanan ini sebagai bagian dari pertukaran dengan seorang tentara Israel yang ditahan oleh Hamas.

Per Juni 2021, perdana menteri de facto Gaza adalah Issam al-Da’alis.

Marwan Issa dan Mohammed Deif memimpin sayap militer Hamas, yaitu Brigade Izz ad-Din al-Qassam.

Kemudian, Saleh al-Arouri dilaporkan memimpin cabang Hamas di Lebanon.

Ia juga mengambil alih kepemimpinan Hamas di Tepi Barat setelah pemilihan internal yang selesai pada 2021.

Sementara itu, Meshaal dipilih untuk memimpin kantor diaspora dan Salameh Katawi terpilih untuk mengelola urusan anggota Hamas yang dipenjara.

Adapun pendiri Hamas, Yassin, telah dibunuh oleh pasukan Israel pada 2004.

Baca juga: Kenapa Iron Dome Israel Gagal Cegah Serangan Roket Hamas?

Bagaimana Hamas memerintah di Gaza?

Hamas juga memenangi mayoritas kursi di legislatif PA dan membentuk pemerintahan sejak 2006.

Pada 2007, Hamas telah menjadi otoritas de facto di Gaza segera setelah Israel menarik diri dari wilayah tersebut.

Hamas memperoleh keunggulan suara karena layanan sosial yang mereka berikan dan banyaknya isu penolakan terhadap Fatah yang sedang berkuasa.

Banyak pemilih melihat Fatah sebagai korup di kepemimpinan PLO dan memberikan sedikit kontribusi kepada Palestina melalui negosiasinya dengan Israel.

Hasil ini tidak dapat diterima oleh Fatah dan pendukungnya sehingga mereka menggulingkan Hamas dari kekuasaan di Tepi Barat.

Akan tetapi, Hamas mengalahkan milisi Fatah dalam satu minggu pertempuran dan mengakibatkan perpecahan politik antara dua wilayah Palestina.

Setelahnya, Palestina tidak melakukan pemilihan legislatif sejak 2006 ataupun memilih presiden sejak 2008.

Ketika Hamas mengambil alih Otoritas Palestina (PA) di Gaza, mereka membentuk sistem peradilan dan menerapkan institusi-institusi yang otoriter.

Secara teori, Hamas memerintah sesuai dengan Hukum Dasar Palestina berbasis syaria, seperti halnya PA.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan Hamas cenderung lebih restriktif daripada yang diwajibkan oleh hukum, termasuk mengendalikan cara berpakaian perempuan dan menerapkan segregasi gender di ruang publik selama tahun-tahun awal pemerintahannya.

Kelompok pemantau Freedom House menemukan pada 2020, pemerintahan yang dikendalikan oleh Hamas tidak memiliki mekanisme efektif atau independen untuk memastikan transparansi dalam pendanaan, pengadaan, atau operasionalnya.

Hamas juga menekan media Gaza, aktivisme sipil di media sosial, oposisi politik, dan organisasi non-pemerintah (NGO), sehingga meninggalkannya tanpa mekanisme akuntabilitas.

Referensi:

• Laub, Z., & Robinson, K. (2023, October 9). "What Is Hamas?" CFR.org.