Apa yang Menyebabkan VOC Dibubarkan?

KOMPAS.com - Kongsi dagang Belanda, Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.

Padahal, selama hampir 200 tahun, VOC telah diberi hak istimewa dengan kewenangan seperti sebuah negara dan berhasil mendatangkan kekayaan bagi Belanda.

Lantas, apa yang menyebabkan VOC bubar pada 31 Desember 1799?

Baca juga: Keberhasilan Pieter Both Selama Menjadi Gubernur Jenderal VOC

VOC bangkrut

Sebelum resmi dibubarkan, VOC terus menerus mengalami kemunduran karena masalah keuangan hingga akhirnya dinyatakan bangkrut.

Krisis keuangan yang dialami oleh VOC disebabkan oleh banyak hal, berikut di antaranya:

1. Korupsi para pegawai VOC

Satu hal yang sering disebut sebagai penyebab kemunduran dan bangkrutnya VOC adalah korupsi yang dilakukan para pegawainya.

Para pegawai VOC, terutama pegawai tinggi dan perwiranya, disebut banyak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.

Bahkan, singkatan VOC dipelesetkan menjadi Vergaan Onder Corruptie, yang artinya tenggelam karena korupsi.

Sebenarnya, tuduhan itu belum terbukti secara pasti, terlebih korupsi tidak mudah diungkap.

Yang pasti, para pegawai tinggi VOC memang memiliki rumah mewah di Batavia dan Belanda, yang jelas tidak dapat dibeli hanya dengan gaji mereka.

Baca juga: Korupsi VOC di Nusantara

2. Besarnya anggaran untuk para pegawai

Kegemaran pejabat VOC berfoya-foya dan menerapkan feodalisme dalam menjalankan pemerintahan juga menjadi penyebab krisis keuangan yang dialami VOC.

Pada 1754, Gubernur Jenderal Jacob Mosel mengeluarkan ordonansi yang mengatur kendaraan kebesaran.

Misalnya, kereta harus ditarik enam ekor kuda dan hiasannya berwarna emas dengan kusir orang Eropa, untuk kereta kebesaran gubernur jenderal.

Selain itu, para pejabat VOC sering meminta hadiah dan upeti, yang biasanya berkaitan dengan mekanisme pergantian jabatan dalam organisasinya.

Baca juga: Apa yang Terjadi di Indonesia Setelah VOC Dibubarkan?

3. Besarnya biaya perang

VOC tidak hanya melakukan monopoli perdagangan di setiap wilayah yang dikuasai, tetapi juga berusaha mengatur kegiatan politik dan pemerintahan.

Hal ini membuat peperangan tidak terelakkan, karena tidak semua kerajaan di Nusantara mau tunduk.

Mataram, Gowa-Tallo, Ternate, Tidore, dan Banten, tercatat sebagai kerajaan-kerajaan yang pernah melakukan perlawanan terhadap VOC.

Selain itu, banyak perlawanan daerah lainnya yang harus diladeni oleh Belanda.

Meski sebagian besar pertempuran itu dimenangkan oleh Belanda, tetapi biaya perang yang harus ditanggung VOC juga tidak sedikit.

Baca juga: Faktor yang Mendorong Berdirinya VOC

4. Pendapatan VOC menurun

VOC memperoleh keuntungan melimpah dari monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia.

Akan tetapi, memasuki abad ke-18, perdagangan rempah-rempah mulai melemah karena muncul banyak pesaing.

Pasalnya, Indonesia bukan satu-satunya penghasil rempah-rempah di pasar internasional.

Pada akhirnya, monopoli rempah-rempah tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan dan pendapatan VOC semakin menurun.

Besarnya biaya perang dan menurunnya pendapatan membuat VOC tidak sanggup membayar dividen dari saham-saham yang dibeli rakyat.

Untuk memenuhi kewajibannya itu, VOC berutang kepada negara.

Karena terus menerus merugi, sementara utang yang dimiliki semakin menumpuk, VOC akhirnya bangkrut.

Baca juga: Mengapa Sultan Agung Bersikeras untuk Mengusir VOC dari Batavia?

Kalah bersaing dengan kongsi dagang lain

VOC mempunyai pesaing kongsi dagang milik bangsa Eropa lainnya.

Negara tetangga Belanda, Inggris dan Perancis juga memiliki kongsi dagang yang sama kuatnya, yakni CDI (Compagnie des Indes) milik Perancis dan EIC (East India Companny) milik Inggris.

Pada 1783, berkobar serangkaian perang di Eropa yang terutama melibatkan Inggris dan Perancis.

Dalam keadaan itu, Belanda berusaha netral, tetapi tidak selalu berhasil.

Bahkan, kapal-kapal dagang VOC yang bertolak maupun kembali dari Asia menjadi sasaran armada dua kongsi dagang Perancis dan Inggris.

Lambat laun, kapal-kapal VOC yang berani mengarungi lautan semakin berkurang. Artinya, volume perdagangan dan pemasukan yang diterima VOC pun juga berkurang.

Baca juga: Hak Ekstirpasi VOC: Tujuan, Pelaksanaan, dan Dampak

Manajemen yang buruk

Heeren Zeventien dianggap bertanggung jawab terhadap kebangkrutan VOC.

VOC dipimpin oleh sebuah dewan beranggotakan 17 orang direktur yang disebut Dewan Tujuh Belas atau Heeren Zeventien.

Heeren Zeventien berwenang menetapkan kebijakan, mengatur urusan ekspansi wilayah monopoli, mengatur distribusi barang, hingga memilih Gubernur Jenderal VOC.

Heeren Zeventien memiliki kedudukan penting dalam VOC karena selain berperan sebagai pengurus pusat, mereka adalah pemilik saham.

Namun, dewan ini dianggap lalai karena membiarkan para pejabat menjalankan bisnis pribadi, yang pada praktiknya juga mengambil keuntungan lebih untuk memperkaya diri.

Heeren Zeventien juga dianggap tidak sigap dalam menanggapi keluhan pegawai dan memiliki sistem pembukuan keuangan yang buruk.

Dikatakan bahwa cara yang digunakan VOC, yaitu sistem pembukuan ganda, menyebabkan sulit untuk mendeteksi apakah perusahaan ini merugi atau laba, dan seberapa besar.

Baca juga: Heeren Zeventien, Dewan Tujuh Belas VOC

Perubahan pemerintah di negeri Belanda

Perubahan pemerintah di negeri Belanda pada 1795 berpengaruh besar bagi VOC.

Pada waktu itu, Kerajaan Belanda berubah menjadi Republik Bataaf setelah serangan Perancis ke Belanda, yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris.

Setelah itu, di negeri Belanda dibentuk pemerintahan baru sebagai vasal Perancis dengan nama Republik Bataaf (1795-1806).

Pemerintahan yang baru kemudian memutuskan untuk mengambil alih seluruh kekayaan VOC sebagai pelunasan utang-utangnya.

Setelah mengambil alih VOC dan menghapus hak-hak istimewanya atau hak oktroi, Republik Bataaf membentuk panitia.

Pada akhirnya, panitia ini menyatakan bahwa VOC tidak dapat dipertahankan lagi.

VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799 dan harta kekayaannya yang tidak bergerak, misalnya daerah jajahan seperti Indonesia, diambil alih oleh pemerintah, yakni Republik Bataaf.

Referensi:

• Makfi, Samsudar. (2019). Masa Penjajahan Kolonial. Singkawang: Maraga Borneo Tarigas.
• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Eds). (2008). Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.