Sultanah Zainatuddin, Ratu Terakhir Kesultanan Aceh yang Dilengserkan

KOMPAS.com - Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah merupakan pemimpin perempuan terakhir Kesultanan Aceh Darussalam.

Ia memimpin Kesultanan Aceh dari tahun 1688 hingga dilengserkan pada tahun 1699.

Masa pemerintahanya dipenuhi dengan konflik politik di dalam Kesultanan Aceh.

Hal itu disebabkan oleh salah satu kelompok yang tidak suka Kesultanan Aceh dipimpin perempuan.

Meski demikian, Sultanah Zainatuddin berhasil membawa kemajuan di bidang ekonomi setelah melakukan kerja sama dagang dengan Inggris dan Perancis.

Riwayat Singkat

Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah berasal dari keluarga Sultan Aceh. Namun tidak diketahui secara pasti ia keturunan sultan yang mana.

Sejarawan Aceh, M Gade Ismail dan Rusdi Sufi mengungkapkan bahwa silsilah Sultanah Zainatuddin terdapat perbedaan.

Ada yang menyebutkan ia adalah anak angkat dari Sultanah Safiatuddin, perempuan pertama yang memimpin Kesultanan Aceh.

Riwayat lain menyebutkan bahwa Sultanah Zainatuddin merupakan adik dari Sultanah Zaqiatuddin.

Naik Takhta

Setelah Sultanah Zaqiatuddin meninggal dunia pada 3 Oktober 1688, Kesultanan Aceh kemudian dipimpin oleh Sultanah Zainatuddin.

Meski demikian, terdapat gejolak ketika proses pemilihan Sultanah Zainatuddin.

Saat itu, pembesar Kesultanan Aceh terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok bangsawan yang tidak setuju pengangkatan Sultanah Zainatuddin.

Kelompok Bangsawan menolak naiknya Sultanah Zainatuddin karena menginginkan Aceh dipegang oleh kaum laki-laki.

Kelompok satunya adalah para Panglima Tiga Sagi yang menyetujui pengangkatan Sultanah Zainatuddin sebagai pemimpin Kesultanan Aceh.

Para Panglima Tiga Sagi ini memiliki hak dalam mengangkat ratu berdasarkan konstitusi Adat Meukuta Alam yang dibuat di era Sultan Iskandar Muda.

Kepemimpinan Sultanah Zainatuddin

Di era kepemimpinan Sultanah Zainatuddin dipenuhi dengan intrik internal Kesultanan Aceh.

Hal ini disebabkan oleh kelompok bangsawan Aceh yang tidak menginginkan perempuan sebagai pemimpin.

Salah satu alasannya adalah, menurut kelompok bangsawan, Islam melarang perempuan menjadi pemimpin.

Meski Sultanah Zainatuddin sudah resmi menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam, kelompok bangsawan berusaha mencari celah untuk melengserkannya.

Salah satu caranya adalah dengan meminta fatwa ke Mekkah terkait hukum seorang wanita menjadi pemimpin.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa perempuan haram hukumnya menjadi pemimpin.

Munculnya fatwa tersebut kemudian memicu perdebatan yang akhirnya berimbas pada ruang politik Kesultanan Aceh.

Meski terdapat konflik politik di internal Kesultanan Aceh, Sultanah Zainatuddin tetep melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin kerajaan.

Salah satu contohnya adalah hubungan dagang yang dilakukan Aceh dengan Perancis pada tahun 1695.

Saat itu, utusan Perancis meminta izin kepada sultanah untuk mendirikan kantor dagang di Aceh.

Sultanah Zainatuddin kemudian mengizinkan Perancis mendirikan kantor dagangnya di Aceh.

Selain itu, Sultanah Zainatuddin juga mengizinkan Inggris melalui East Indian Comapany (EIC) untuk mendirikan kantor dagangnya di Aceh.

Adanya hubungan dagang tersebut membuat keuntungan antara Aceh, Inggris, dan Perancis.

Di era kepemimpinan Sultanah Zainatuddin, ia mengeluarkan mata uang emas atau dirham.

Meninggal dunia

Meski berhasil melakukan hubungan dagang yang menguntungkan bagi Kesultanan Aceh, konflik politik di dalam Kesultanan Aceh terus terjadi.

Konflik tersebut berlangsung hingga Sultanah Zainatuddin Kemalat Syah dilengserkan.

Ia dilengserkan dari jabatannya sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam pada bulan Oktober 1699.

Setahun kemudian, pada tahun 1700, Sultanah Zainatuddin Kemalat Syah meninggal dunia.

Kesultanan Aceh kemudian dipimpin oleh pria keturunan Arab, yakni Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jalam Ad-Din.

Referensi:

• Pemerintah Provinsi Aceh. (2008). Aceh Bumi Srikandi. Yogyakarta : Multi Solusindo Press.