Kebijakan Sultan Iskandar Muda Selama Memimpin Kesultanan Aceh

KOMPAS.com - Sultan Iskandar Muda adalah pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berkuasa antara 1607-1636.

Masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai masa paling gemilang dalam sejarah Kerajaan Aceh.

Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh meliputi Semenanjung Malaya dan memiliki perekonomian yang maju berkat perdagangannya.

Selain itu, berkat Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh menjadi salah satu pusat pendidikan.

Berikut kebijakan Sultan Iskandar Muda pada beberapa bidang yang dapat membawa Kesultanan Aceh pada masa kejayaan.

Baca juga: Biografi Sultan Iskandar Muda dan Perjuangannya

Bidang politik

Salah satu kebijakan politik yang dilakukan Sultan Iskandar Muda saat menjadi penguasa Aceh Darussalam adalah perluasan wilayah.

Di bawah kekuasaannya, luas wilayah Kesultanan Aceh dimulai dari Minangkabau hingga Semenanjung Malaya, yang saat ini menjadi negara Malaysia.

Selain itu, kebijakan politik yang dilakukan Sultan Iskandar Muda saat menjadi penguasa Aceh Darussalam adalah membagi wilayah menjadi tiga sagoe atau tiga desa.

Wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoe itu di antaranya:

• Sagoe XXII Mukim: Bagian tengah sebelah selatan
• Sagoe XXV Mukim: Aceh Barat
• Sagoe XXVI Mukim: Bagian Timur

Selain itu, ada juga wilayah daerah luar Aceh Raja yang dikepalai oleh orang yang bergelar Uleebalang Kuetjhi.

Baca juga: Kerajaan Aceh: Raja-raja, Puncak Kejayaan, Keruntuhan, dan Peninggalan

Bidang ekonomi

Pada masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda berhasil mendapat kontrol atas perdagangan di pesisir Selat Malaka yang terdapat beberapa pelabuhan strategis.

Setelah itu, ia kemudian membuat aturan untuk menetapkan pajak bagi setiap kapal dagang dari berbagai wilayah di dunia.

Hal itu dilakukan untuk menarik pendapatan dan mengembangkan perdagangan dalam negerinya.

Misalnya penerapan pajak yang tinggi bagi kapal-kapal dari Eropa. Nilai pajak ini berbeda denganyang dikenakan bagi pedagang Muslim.

Penerapan pajak ini berdampak pada kemajuan di bidang ekonomi karena besarnya pendapatan Kesultanan Aceh.