Mengapa Indonesia Perlu KNIP di Awal Kemerdekaan?

KOMPAS.com - Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP adalah Badan Pembantu Presiden yang dibentuk pada awal kemerdekaan.

Pembentukan KNIP didasarkan pada keputusan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 29 Agustus 1945, di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta.

KNIP dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945, di mana anggotanya terdiri dari para pemuka masyarakat yang berasal dari berbagai golongan dan daerah, termasuk para mantan anggota PPKI.

Lantas, mengapa Indonesia di awal kemerdekaan memerlukan KNIP?

Baca juga: Hasil Sidang PPKI Pertama, Kedua, dan Ketiga

Membantu tugas kepresidenan

Pada 7 Agustus 1945, dibentuk PPKI atau badan khusus guna mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia,

PPKI menggelar sidang sebanyak tiga kali, yaitu pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Salah satu hasil sidang ketiganya adalah pembentukan KNIP pada 29 Agustus 1945.

Tujuan khusus pembentukan KNIP oleh PPKI adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan tugas KNIP pada awal kemerdekaan adalah membantu tugas kepresidenan. Secara khusus, KNIP bekerja berdasarkan Undang-Undang Aturan Peralihan, khususnya Pasal IV.

Dalam UUD tersebut, tertulis bahwa kekuasaan pemerintah RI dijalankan oleh seorang presiden dengan dibantu KNIP.

Selain KNIP, lembaga lain yang juga dibentuk untuk membantu tugas kepresidenan adalah Lembaga Kepresidenan.

Baca juga: Mengapa Bangsa Indonesia Mempertahankan Kemerdekaan dengan Diplomasi?

Sehingga, hubungan KNIP dan Lembaga Kepresidenan pada awal kemerdekaan dapat dikatakan cukup erat.

Pasalnya, mereka harus bekerja sama dalam membantu tugas kepresidenan. Beberapa hal yang dilakukan KNIP dan Lembaga Kepresidenan pada awal kemerdekaan indonesia adalah sebagai berikut.

• Menyelesaikan ratifikasi Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pemerintah Indonesia bersama Belanda
• Memperbarui KNIP
• Merancang undang-undang yang diajukan oleh presiden
• Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk menggantikan Rancangan Pembangunan Nasional

Baca juga: 8 Provinsi Pertama Indonesia Hasil Sidang PPKI

Membantu Komite Nasional Daerah

Pada sidang PPKI kedua yang dilaksanakan 19 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia.

Komite Nasional Daerah juga bertugas membantu presiden, khususnya dalam mengelola daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nasional Daerah dibantu oleh KNIP.

KNIP memimpin serta memberi petunjuk bantuan kepada Komite Nasional Daerah di setiap daerahnya.

Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP pertama yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo.