Mengapa Supersemar Masih Menjadi Kontroversi?

Tanpa izin dari Soekarno, Soeharto segera membubarkan PKI yang kemudian dianggap sebagai partai terlarang.

Soekarno sendiri sangat menyesai tindakah Soeharto, karena dianggap terlalu semena-mena.

Baca juga: Dampak Dikeluarkannya Supersemar

Presiden Soekarno menegaskan bahwa Supersemar dikeluarkan olehnya dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan pada 1965 hingga 1966, bukan transfer kekuasaan.

Di sisi lain, Soekarno juga membantah dugaan bahwa Supersemar merupakan alat kudeta untuk memindahkan kekuasaan kepada Soeharto.

Pernyataan ini disampaikan Soekarno lewat pidato saat peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Harian Kompas, 11 Maret 1971, memberitakan, bagi Soeharto, keberadaan Supersemar untuk mengembalikan kewibawaan negara dan sebagai legitimasi untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Soeharto menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukannya untuk menjalankan perintah Supersemar dan mengatasi keadaan politik yang memburuk saat itu.

Selain itu, Soeharto mengaku tidak menganggap Supersemar sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan mutlak secara terselubung atau kudeta.

Baca juga: Latar Belakang Supersemar

Supersemar dikeluarkan bukan atas kemauan Soekarno

Perlu diketahui bahwa Supersemar dikeluarkan bukan atas kemauan Soekarno, melainkan karena adanya tekanan yang muncul.

Menurut catatan sejarah, Soekarno sempat dihampiri oleh dua pengusaha yang diutus Mayjen Alamsjah Ratu Prawiranegara.

Mereka adalah Hasjim Ning dan Dasaad, yang datang untuk membujuk Soekarno agar memberikan pemerintahannya kepada Soeharto.

Permintaan itu tentu ditolak langsung oleh Soekarno. Bahkan ia sempat marah besar.

Dari peristiwa ini dapat terlihat bahwa Supersemar lahir bukan karena kemauan Soekarno, melainkan karena adanya tekanan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto.

Baca juga: Supersemar, Tonggak Lahirnya Orde Baru

Perbedaan interpretasi

Setelah Supersemar dikeluarkan, Soeharto langsung melakukan aksi beruntun, seperti membubarkan PKI, menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, mengembalikan anggota Tjakrabirawa ke asalnya, serta mengontrol media massa di bawah Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI).

Sementara itu, bagi Soekarno, Supersemar adalah instruksi kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan.

Selain itu, Supersemar berisi tentang sebuah perintah untuk pengendalian keamanan, termasuk keamanan dirinya sendiri selaku presiden dan keluarganya.

Namun, jenderal yang membawa Supersemar itu dari Bogor ke Jakarta pada 11 Maret 1966, yaitu Amir Machmud, menyimpulkan surat itu sebagai penanda pengalihan kekuasaan.

Hal inilah yang membuat Soekarno sempat mengecam tindakan Soeharto karena dianggap menggunakan Supersemar di luar kewenangan yang diberikannya.