Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

KOMPAS.com - Lahirnya Orde Baru tentu tidak terlepas dari terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.

Lewat Supersemar, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Soeharto, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Masa kepemimpinan Soeharto, yang pada akhirnya bertahan hingga 1998, disebut dengan era Orde Baru.

Pada hakikatnya Orde Baru lahir untuk melaksanakan kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Lantas, apa yang menjadi latar belakang lahirnya Orde Baru?

Baca juga: Supersemar: Latar Belakang, Isi, dan Tujuan

Gejolak pada pemerintahan Soekarno

Lahirnya Orde Baru dilatarbelakangi oleh pergolakan politik di Indonesia yang terjadi pada pertengahan 1960-an.

Bahkan pasa masa itu disebut sebagai salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia.

Penyerahan mandat kekuasaan lewat Supersemar dilatarbelakangi dengan guncangan pasca-G30S pada 1 Oktober 1965.

Demokrasi terpimpin Soekarno pun melemah akibat tudingan tentara bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan dalang di balik peristiwa pembunuhan tujuh jenderal tersebut.

Tuduhan tersebut tentu memicu amarah dari para pemuda antikomunis. Akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, dengan dilindungi oleh para tentara.

Kelompok ini dibuat untuk memprotes Soekarno yang enggan bertindak apa-apa terkait peristiwa G30S.

Baca juga: G30S, G30S/PKI, Gestapu, Gestok, Apa Bedanya?

Selain itu, rakyat juga melakukan unjuk rasa soal buruknya perekonomian di bawah kepemimpinan Soekarno. Pasalnya, memasuki 1966, inflasi telah mencapai 600 persen lebih.

Melihat situasi tersebut, Soekarno juga tidak memberi tanggapan apa-apa terkait suara rakyat.

Lahirnya Orde Baru didorong oleh kacaunya kondisi politik pada tahun 1966. Adapun faktor politik yang mendorong lahirnya Orde Baru adalah Presiden Soekarno menolak bertanggung jawab atas peristiwa G30S.

Tiga Tuntutan Rakyat

Posisi Presiden Soekarno semakin terdesak saat KAMI memelopori diserukannya Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) pada 12 Januari 1966, yang isinya:

• Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
• Perombakan kabinet Dwikora
• Turunkan harga pangan

Aksi KAMI diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi lainnya hingga puncak demonstrasi terjadi pada 11 Maret 1966, di mana para mahasiswa menggencarkan demonstrasi di depan Istana Negara.

Baca juga: Tritura: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya

Terbitnya Supersemar

Melihat kondisi yang semakin genting, Letjen Soeharto meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik tersebut jika ia diberi kepercayaan.

Permintaan ini segera ditanggapi dan pada 11 Maret 1966 di Istana Bogor, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan.

Surat itu disebut Surat Perintah Sebelas 11 Maret atau Supersemar, yang berisi instruksi agar Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara.

Supersemar secara praktis memperlemah posisi Presiden Soekarno karena pemerintahan dijalankan oleh Soeharto.

Selanjutnya, lewat sidang MPRS, Soeharto resmi menjabat sebagai presiden RI kedua pada 27 Maret 1968.

Dengan demikian, terbitnya Supersemar menjadi faktor kuat bagi Soeharto untuk membangun rezim Orde Baru, yang bertahan hingga 1998.

Referensi: 

• Ricklefs, MC. (2007). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.