IGGI, Program Bantuan Dana untuk Indonesia di Era Orde Baru

KOMPAS.com - Inter-Governmental Group on Indonesia atau disingkat IGGI adalah organisasi internasional yang dibentuk pada 1967 untuk mengkoordinasikan bantuan dana bagi Indonesia.

Kelompok yang diketuai oleh Belanda ini tercatat memberi bantuan kepada Indonesia selama 25 tahun.

Namun, bantuan IGGI dihentikan pemerintah Orde Baru pada bulan April 1992 karena alasan politik.

Lantas, apa latar belakang pembentukan IGGI dan siapa saja anggotanya?

Latar belakang pembentukan IGGI

Awal terbentuknya IGGI didorong oleh kondisi di Indonesia pada masa Orde Baru yang serba tidak stabil, terutama di bidang ekonomi.

Pada awal pemerintahan Soeharto, terjadi hiperinflasi hingga 650 persen. Hal ini menyebabkan harga barang-barang melonjak, termasuk kebutuhan pokok.

Faktor utama penyebab terjadinya hiperinflasi adalah pencetakan uang pada masa Soekarno, yang digunakan untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek mercusuar.

Baca juga: Utang Luar Negeri Masa Orde Baru

Selain hiperinflasi, Indonesia juga terbebani utang besar, sementara di waktu yang bersamaan ekspor melemah dan pendapatan per kapita menurun secara signifikan.

Setelah resmi menggantikan Soekarno sebagai presiden, Soeharto menyiapkan beberapa cara untuk membebaskan Indonesia dari belitan krisis ekonomi.

Cara pertama adalah dengan membentuk Tim Ahli di Bidang Ekonomi dan Keuangan yang kemudian dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley.

Mafia Berkeley beranggotakan para ekonom lulusan Universitas Indonesia dan Universitas California Berkeley, Amerika Serikat.

Melalui Mafia Barkeley, pemulihan ekonomi Indonesia dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan.

Tiga tahapan tersebut kemudian diwujudkan dalam beberapa langkah, salah satunya adalah membuka pintu bagi penanaman modal asing.

Wikimedia Commons Para anggota Mafia Berkeley.

Setelah investasi asing dibuka, Soeharto mencari bantuan dana dari luar negeri. Namun, karena beban neraca pembayaran luar negeri yang diwariskan oleh Orde Lama mencapai Rp 714 miliar, Indonesia kesulitan memperoleh kreditur.

Baca juga: Mafia Berkeley, Begawan Ekonomi Orde Baru

Bahkan, Bank Indonesia secara terang-terangan mengungkapkan tidak mampu membayar dan terpaksa menunda pembayaran kredit perdagangan luar negeri yang totalnya mencapai 177 juta dolar AS.