Utang Luar Negeri Indonesia di Era Soekarno

KOMPAS.com - Indonesia telah masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki utang luar negeri terbesar, sejumlah Rp 5.589 triliun.

Berdasarkan Data Statistik Utang Internasional yang diinformasikan Bank Dunia tahun 2020, Indonesia berada di posisi ketujuh dengan utang luar negeri terbesar.

Rupanya, Indonesia sudah terwarisi utang luar negeri sejak masa Presiden Soekarno, tahun 1949.

Baca juga: Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Tujuan, Hasil, dan Dampaknya

Utang Luar Negeri Indonesia Era Soekarno

Tanggal 27 Desember 1949 menjadi peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, di mana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI melalui Konferensi Meja Bundar 1949.

Kendati demikian, Indonesia masih belum dapat mendapat kelegaan, karena warisan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda yang cukup besar.

Untuk mendiskusikan masalah utang-piutang ini, diselenggarakan rangkaian Konferensi Meja Bundar di Den Haag sejak 23 Agustus 1949.

Dari konferensi tersebut, Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan syarat Indonesia harus menanggung utang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS atau 4,3 miliar gulden. 

Sebaliknya, pihak Indonesia hanya mau menanggung utang Belanda hingga Maret 1942, setelah berakhirnya masa Hindia Belanda bersamaan dengan datangnya Jepang.

Kemudian, tanggal 24 Oktober 1949, dibuat persetujuan bahwa Republik Indonesia Serikat, negara federasi pengganti RI setelah pengakuan Belanda akan mengambil alih utang Belanda.

Usai Konferensi Meja Bundar dilaksanakan, hasil dari KMB antara Indonesia dan Belanda di bidang ekonomi juga dituangkan dalam Kesepakatan Ekonomi Keuangan. 

Isi dari Kesepakatan Ekonomi Keuangan adalah:

1. Perusahaan Belanda diperbolehkan beroperasi kembali seperti sebelum perang, termasuk kebebasan dalam mengirimkan keuntungannya
2. Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS
3. Pemerintah Indonesia perlu meminta persetujuan dari Belanda untuk kebijakan tertentu, seperti nasionalisasi
4. Indonesia harus menanggung pembiayaan 17 ribu karyawan eks Belanda yang ada di Indonesia selama dua tahun dan menampung 26 ribu tentara mantan KNIL

Baca juga: Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

Strategi Tambal Sulam

Setelah penyerahan kedaulatan, awal 1950, Soekarno menerapkan strategi tambal-sulam. 

Indonesia mengajukan pinjaman kepada negara-negara Blok Timur, seperti Uni Soviet dan para sekutunya, yang sebagian besar hasilnya untuk membayar utang warisan Belanda.

Tahun 1956, Soekarno memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikan pembayaran utang warisan Belanda.

Sebenarnya, Indonesia sendiri sudah melunasi sebagian utang warisan belanda sebanyak 82 persen.