IGGI, Program Bantuan Dana untuk Indonesia di Era Orde Baru

KOMPAS.com - Inter-Governmental Group on Indonesia atau disingkat IGGI adalah organisasi internasional yang dibentuk pada 1967 untuk mengkoordinasikan bantuan dana bagi Indonesia.

Kelompok yang diketuai oleh Belanda ini tercatat memberi bantuan kepada Indonesia selama 25 tahun.

Namun, bantuan IGGI dihentikan pemerintah Orde Baru pada bulan April 1992 karena alasan politik.

Lantas, apa latar belakang pembentukan IGGI dan siapa saja anggotanya?

Latar belakang pembentukan IGGI

Awal terbentuknya IGGI didorong oleh kondisi di Indonesia pada masa Orde Baru yang serba tidak stabil, terutama di bidang ekonomi.

Pada awal pemerintahan Soeharto, terjadi hiperinflasi hingga 650 persen. Hal ini menyebabkan harga barang-barang melonjak, termasuk kebutuhan pokok.

Faktor utama penyebab terjadinya hiperinflasi adalah pencetakan uang pada masa Soekarno, yang digunakan untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek mercusuar.

Baca juga: Utang Luar Negeri Masa Orde Baru

Selain hiperinflasi, Indonesia juga terbebani utang besar, sementara di waktu yang bersamaan ekspor melemah dan pendapatan per kapita menurun secara signifikan.

Setelah resmi menggantikan Soekarno sebagai presiden, Soeharto menyiapkan beberapa cara untuk membebaskan Indonesia dari belitan krisis ekonomi.

Cara pertama adalah dengan membentuk Tim Ahli di Bidang Ekonomi dan Keuangan yang kemudian dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley.

Mafia Berkeley beranggotakan para ekonom lulusan Universitas Indonesia dan Universitas California Berkeley, Amerika Serikat.

Melalui Mafia Barkeley, pemulihan ekonomi Indonesia dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan.

Tiga tahapan tersebut kemudian diwujudkan dalam beberapa langkah, salah satunya adalah membuka pintu bagi penanaman modal asing.

Wikimedia Commons Para anggota Mafia Berkeley.

Setelah investasi asing dibuka, Soeharto mencari bantuan dana dari luar negeri. Namun, karena beban neraca pembayaran luar negeri yang diwariskan oleh Orde Lama mencapai Rp 714 miliar, Indonesia kesulitan memperoleh kreditur.

Baca juga: Mafia Berkeley, Begawan Ekonomi Orde Baru

Bahkan, Bank Indonesia secara terang-terangan mengungkapkan tidak mampu membayar dan terpaksa menunda pembayaran kredit perdagangan luar negeri yang totalnya mencapai 177 juta dolar AS.

Sebagai solusinya, Soeharto mengirimkan delegasi ke berbagai negara kreditur, utamanya London dan Paris Club, kelompok informal kreditur di kancah internasional.

Delegasi itu kemudian mengajukan gagasan pembentukan konsorsium (pembiayaan bersama melalui dua bank atau lebih atau lembaga keuangan) negara-negara kreditur untuk Indonesia.

Setelah berdiskusi panjang, forum akhirnya menyetujui adanya moratorium (penundaan pembayaran utang) bagi Indonesia dan menyepakati pembentukan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).

Baca juga: Bank Indonesia: Sejarah, Fungsi, dan Tugasnya

Tujuan dan anggota IGGI

Pembentukan IGGI pada 1967 diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda, JP Pronk, dipilih sebagai ketuanya.

Tujuan utama dibentuknya IGGI adalah untuk memberikan pinjaman ke Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan, membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi, dan mempersiapkan Indonesia memasuki pasar internasional.

Berikut ini negara-negara dan lembaga keuangan yang menjadi anggota IGGI.

• Australia
• Belgia
• Jerman
• Italia
• Jepang
• Belanda
• Inggris
• Amerika Serikat
• Austria
• Kanada
• Selandia Baru
• Norwegia
• Swiss
• Bank Dunia
• IMF
• Bank Pembangunan Asia
• UNDP
• OECD

Baca juga: Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Bantuan IGGI

Dalam memberikan bantuan kepada Indonesia, IGGI memberikan program yang memperkuat neraca pembayaran, baik kredit valuta asing, bantuan pangan, maupun proyek.

Pertemuan pertama IGGI dilaksanakan tanggal 20 Februari 1967 di Amsterdam. Kala itu, Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Sejak IGGI dibentuk, berbagai pinjaman pun terus berdatangan. Bantuan awal IGGI adalah penyusunan program Rencana Lima Tahun (Repelita), Repelita I (1969-1973), dan pendanaan 60 persen.

Negara yang memberikan bantuan paling besar ialah Belanda, yaitu 140 juta dolar AS. Kemudian disusul Jerman sebesar 84,5 juta dolar, Amerika Serikat 41,1 juta dolar, dan Jepang 10,6 juta dolar.

Selain itu, ketika Indonesia terlilt utang 40 juta dolar AS kepada The Republic National Bank of Dallas pada 1976, IGGI memberikan bantuan pembiayaan darurat sebesar 1 miliar dolar AS.

Selain memberi pinjaman, IGGI juga mengadakan pertemuan rutin untuk membahas dan mengevaluasi kinerja pemerintah di bidang ekonomi maupun pembangunan.

Baca juga: Utang Luar Negeri Pasca-Reformasi

Bantuan IGGI dihentikan

Setelah kurang lebih 25 tahun saling bekerja sama, bantuan IGGI dihentikan oleh Indonesia pada 1992.

Hal ini dipicu oleh tragedi Santa Cruz di Timor Timur pada November 1991 yang menewaskan banyak warga sipil.

Imbas dari kejadian itu adalah Belanda menangguhkan bantuannya kepada Indonesia, yang kemudian disusul oleh Jerman dan Kanada.

Bantuan IGGI dihentikan pemerintah Orde Baru pada bulan April 1992 karena pemerintah Orde Baru tersinggung dengan kecaman ketua IGGI terkait insiden di Dili.

Merasa tersinggung, bangsa Indonesia dengan secara tegas menghentikan bantuan IGGI dari Belanda untuk pembangunan pada Maret 1992.

Namun, karena Indonesia masih membutuhkan bantuan luar negeri, maka dibentuklah Consultative Group on Indonesia (CGI).

Pembentukan CGI diprakarsai Bank Dunia dan diketuai oleh Jepang. Anggotanya pun bekas kreditur IGGI, hanya saja tanpa kehadiran Belanda.

Referensi:

• Darwis. (2019). Indonesia & ASEAN: Politik Luar Negeri Pasca Reformasi. Makassar: Unhas Press.