Supersemar: Latar Belakang, Isi, dan Tujuan

KOMPAS.com - Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan tonggak sejarah yang melahirkan Orde Baru.

Hingga kini, Supersemar masih menjadi kontroversi. Sebab, naskah aslinya tak pernah ditemukan.

Latar belakang Supersemar

Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966.

Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatarbelakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965.

MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2007) menulis, demokrasi terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965.

Tentara menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal.

Baca juga: Seputar G30S/ PKI (1): Sejarah yang Kita Kenal, Fakta atau Rekayasa?

Sikap ini memicu amarah dari para pemuda antikomunis.

Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan dan perlindungan tentara.

Ada juga KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya (KABI, KASI, KAWI, KAGI). Semuanya tergabung dalam Front Pancasila.

Selain memprotes Soekarno yang tak bersikap apa-apa terhadap peristiwa G30S, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Sukarno.

Memasuki 1966, inflasi mencapai 600 persen lebih. Soekarno hanya mengabaikan suara rakyat. Aksi unjuk rasa pun semakin kencang.

Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR-GR.

Mereka menuntut tiga hal yang dikenal dengan Tritura. Isi Tritura yakni:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
2. Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S
3. Penurunan harga

Baca juga: Tritura: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya

Puncaknya pada 11 Maret 1966. Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara.

Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan.