Kehidupan Ekonomi pada Masa Orde Baru

KOMPAS.com - Orde Baru berlangsung dari 1966-1998 di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. 

Meskipun Indonesia mengalami pembangunan pesat selama Orde Baru, tetap ada sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi bangsa.

Ada masalah inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto.

Baca juga: Kabinet Ali Sastroamijoyo I: Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Masalah

Kebijakan ekonomi Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang.

Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai aturan sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat merata, sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin.

Di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu:

• Hiperinflasi hingga 650 persen
• Utang luar negeri
• Melonjaknya harga kebutuhan pokok
• Kerusakan sarana dan prasarana
• Rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia, hanya mencapai 70 dollar AS.

Baca juga: Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja

Program atau Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan atau program untuk menanggulanginya, yaitu:

Program Jangka Pendek

Program ini dibuat berdasarkan dari Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 dengan dua cara:

Stabilitas

1. Menyusun APBN Berimbang
2. Pinjaman Luar Negeri

Rehabilitasi

Menjamin keamanan para investor asing

Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat.

Program Jangka Panjang

Pada 1 April 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita sendiri dibagi menjadi lima periode, sebagai berikut:

• Repelita I (1969)

Pada Repelita I pemerintah fokus melakukan rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi.