Kehidupan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Meskipun Indonesia mengalami pembangunan pesat selama Orde Baru, tetap ada sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi bangsa.

Ada masalah inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto.

Masalah

Kebijakan ekonomi Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang.

Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai aturan sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat merata, sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin.

Di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu:

Program atau Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan atau program untuk menanggulanginya, yaitu:

Program Jangka Pendek

Program ini dibuat berdasarkan dari Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 dengan dua cara:

Stabilitas

1. Menyusun APBN Berimbang
2. Pinjaman Luar Negeri

Rehabilitasi

Menjamin keamanan para investor asing

Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat.

Program Jangka Panjang

Pada 1 April 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita sendiri dibagi menjadi lima periode, sebagai berikut:

• Repelita I (1969)

Pada Repelita I pemerintah fokus melakukan rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi.

Pembangunan sector pertanian menjadi prioritas guna memenuhi kebutuhan pangan sebelum membentuk sektor-sektor lain.

• Repelita II (1979 – 1979) dan Repelita III (1979-1984)

Pada Repelita II dan III, pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dengan melakukan penekanan pada sector pertanian dan industry.
Sehingga pada 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras yang tadinya menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar dunia pada tahun 1970-an.

• Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989 – 1994)

Selain berusaha untuk mempertahankan kemajuan sector pertanian, pada periode ini juga mulai berfous pada sektor industri khususnya industri barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian, dan menghasilkan mesin industri.

Program-program baru yang muncul pada Orde Baru dapat dikatakan memberikan hasil yang signifikan, akan tetapi masih ada sisi negatif yang juga muncul, salah satunya ketimpangan pertumbuhan antar ekonomi daerah dan antar golongan pekerjaan.

Krisis Moneter 

Krisis Moneter menghantam Asia pada 1997, tak terkecuali Indonesia. 

Pada bulan Juli 1997 otoritas moneter Indonesia memperluas perdagangan mata uang rupiah yang semula hanya 8 persen menjadi 12 persen. 

Kemudian pada 14 Agustus 1997, rupiah diserang secara hebat, sehingga nilai rupiah pun semakin melemah. 

Rupiah dan Bursa Efek Jakarta menyentuh titik terendah mereka pada bulan September 1997. Utang perusahaan semakin meningkat, terjadi inflasi, dan peningkatan besar harga bahan pangan. 

Melemahnya sektor keuangan di Indonesia ini semakin membuat kondisi perekonomian di Indonesia merosot, terlebih saat krisis sudah terjadi.

Demi mengatasi krisis ini, Indonesia pun mengajukan pinjaman langsung ke bank asing.

Namun, cara ini tidak menjamin Indonesia terlepas dari krisis moneter, justru krisis tetap meluas, karena faktor utama terjadinya krisis bukan dari sektor perbankan.

Terjadi demonstrasi besar-besaran yang memprotes pemerintah. Bahkan kerusuhan dan penjarahan berlangsung di mana-mana.

Situasi yang sangat panas ini akhirnya membuat Presiden Soeharto mundur pada 12 Mei 1998.

Referensi:

• Syukur, Abdul dan Diana Nomida Musnir. (2012). Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.