KOMPAS.com - Orde Baru berlangsung dari 1966-1998 di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.
Meskipun Indonesia mengalami pembangunan pesat selama Orde Baru, tetap ada sejumlah masalah perekonomian yang dihadapi bangsa.
Ada masalah inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Puncaknya yakni krisis moneter di tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto.
Baca juga: Kabinet Ali Sastroamijoyo I: Susunan, Program Kerja, dan Pergantian
Kebijakan ekonomi Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang.
Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai aturan sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat.
Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat merata, sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin.
Di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu:
Baca juga: Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja
Untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan atau program untuk menanggulanginya, yaitu:
Program ini dibuat berdasarkan dari Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 dengan dua cara:
Stabilitas
Rehabilitasi
Menjamin keamanan para investor asing
Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat.
Pada 1 April 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita sendiri dibagi menjadi lima periode, sebagai berikut:
Pada Repelita I pemerintah fokus melakukan rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi.