Konflik Jalur Bukit Chittagong: Latar Belakang dan Pemberontakan

KOMPAS.com - Konflik Jalur Bukit Chittagong adalah konflik politik dan bersenjata antara pemerintah Bangladesh dan Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) (Partai Persatuan Rakyat di Jalur Bukit Chittagong) dan sayap bersenjatanya, Shanti Bahini.

Masalah utamanya adalah tentang otonomi dan hak tanah Suku Jumma, Suku Chakma, dan penduduk asli Jalur Bukit Chittagong lainnya.

Pada 1977, Shanti Bahini melancarkan aksi pemberontakan melawan pasukan pemerintah.

Konflik tersebut berlanjut selama 20 tahun sampai pemerintah Bangladesh dan PCJSS menandatangani perjanjian damai pada 1997.

Bentrokan antara pasukan militer Bangladesh dan kelompok PCJSS mengakibatkan korban yang sangat banyak di kedua belah pihak.

Ada juga laporan pemerkosaan massal oleh paramiliter Bangladesh Ansars.

Baca juga: Upaya Penyelesaian Konflik Kamboja 1979-1980

Latar belakang

Asal mula konflik di Jalur Bukit Chittagong bermula saat Bangladesh adalah sayap timur Pakistan.

Kebencian meluas di masyarakat akibat perpindahan sebanyak 100.000 penduduk asli karena pembangunan Bendungan Kaptai pada 1962.

Penduduk yang dipindahkan tidak menerima kompensasi dari pemerintah dan ribuan lainnya melarikan diri ke India.

Setelah Negara Bangladesh terbentuk pada 1971, perwakilan Jalur Bukit Chittagong Manabendra Narayan Larma, yang merupakan seorang politisi Chakma, mengupayakan otonomi dan pengakuan hak-hak masyarakat di wilayah tersebut.

Larma dan perwakilan Jalur Bukit Chittagong lainnya memprotes rancangan Konstitusi Bangladesh karena tidak mengakui identitas etnis dan budaya orang-orang non-Bengali di Bangladesh.

Kebijakan pemerintah hanya mengakui budaya Suku Bengali dan bahasa Bengali.

Dalam pertemuan dengan Larma, pendiri Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, dilaporkan mengancam akan menempatkan orang luar di Jalur Bukit untuk mengurangi proporsi penduduk asli supaya mereka menjadi minoritas.

Konflik antara pemerintah Bangladesh dan orang Jumma dilatarbelakangi oleh akses orang luar ke Jalur Bukit Chittagong dibuka seluas-luasnya.

Oleh karena itu, Larma dan penduduk lainnya mendirikan Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) sebagai organisasi politik penduduk asli yang bersatu pada 1973.

Baca juga: Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Liberal

https://www.benarnews.org/ Polisi menyelidiki tempat kejadian penembakan yang menewaskan lima orang di Rangmati, Bangladesh, pada 4 Mei 2018.

Pemberontakan

Sayap bersenjata PCJSS, Shanti Bahini, diorganisir untuk melawan kebijakan pemerintah.

Krisis diperparah selama pemerintahan darurat Sheikh Mujib, yang melarang semua partai politik selain BAKSAL dan rezim militer berikutnya setelah pembunuhannya pada 1975.

Pada 1977, Shanti Bahini melancarkan serangan pertama mereka terhadap konvoi Angkatan Darat Bangladesh.

Pemerintah India diduga membantu Shanti Bahini mendirikan pangkalan di seberang perbatasan dari Bangladesh.

Shanti Bahini membagi wilayah operasinya menjadi beberapa zona dan mengumpulkan pasukan dari penduduk asli, yang kemudian dilatih.

Selain itu, Shanti Bahini juga memimpin serangan terhadap polisi dan Tentara Bengali, kantor-kantor pemerintah, dan warga Bengali lainnya di wilayah tersebut.

Kelompok ini bahkan turut menyerang penduduk asli yang diyakini menentang dan mendukung pemerintah.

Antara 1980 dan 1991, dilaporkan sebanyak 1.180 orang dibunuh oleh Shanti Bahini, dan 582 lainnya diculik.

Baca juga: Masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara

Pada 8 September 1989, G. M. Mushfiqur Rahman, seorang letnan Angkatan Darat Bangladesh, memimpin tim beranggotakan 17 tentara untuk menyerang kamp teroris Shanti Bahini.

Letnan Rahman terluka dalam bentrokan dan meninggal pada hari itu juga.

Kemudian pada 11 September 1996, pemberontak Chakma Shanti Bahini dilaporkan menculik dan membunuh 28 hingga 30 penebang kayu Bengali.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di kawasan Jalur Bukit sering ditahan dan disiksa di dalam tahanan karena dicurigai menjadi anggota Shanti Bahini atau membantu mereka.

Orang-orang yang ditahan akan dipukuli dengan kejam, disetrum, disiram air, digantung terbalik, dan ditahan di lubang dan parit.

Para tawanan dibawa keluar untuk diinterogasi sesekali.

Perjanjian Damai

Negosiasi perdamaian dimulai setelah pemulihan demokrasi di Bangladesh pada 1991,
Namun, pembicaraan panjang baru dimulai pada 1996 dengan perdana menteri yang baru terpilih, Sheikh Hasina Wajed.

Perjanjian perdamaian diselesaikan dan secara resmi ditandatangani pada 2 Desember 1997.

Perjanjian tersebut mengakui status khusus penduduk Jalur Bukit.

Meski perjanjian damai tercapai 1997 lalu, kelompok pemberontak di Chittagong masih kerap bertikai dengan pasukan pemerintah hingga sekarang.

Referensi:

• Kabir, A. (2005). Bangladesh: A Critical Review of the Chittagong Hill Tract (CHT) Peace Accord. United Nations Development Programme.