Upaya Penyelesaian Konflik Kamboja 1979-1980

KOMPAS.com - Kamboja adalah salah satu negara di Asia tenggara yang mengalami konflik cukup panjang.

Kamboja pada awalnya diduduki oleh monarki Perancis namun akhirnya mendapat kedaulatan pada tahun 1945 dalam konferensi Jenewa. Pada saat itu pemerintahan Kamboja diduduki oleh Kerajaan Sihanouk, disinilah dimulai konflik Kamboja yang panjang.

Kekuasaan Sihanouk digulingkan melalui kudeta yang dipimpin Perdana Menteri Lon Nol dalam meruntuhkan monarki dan menggantinya menjadi Republik pro-Amerika.

Setelah itu dimulailah perang saudara perebutan kekuasaan antara pasukan Lon Nol dan rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Pemerintahan Lon Nol yang pro-Amerika akhirnya dapat digulingkan oleh rezim Khmer Merah.

Dilansir dari Manchester Openhive, Pol Pot mendirikan pemerintahan Kampuchea Demokrat pada 1967 dan memberantas oposisi dengan cara genosida yang menelan 2 juta jiwa dalam waktu empat tahun.

Rezim Khemr Merah yang kejam kemudian memicu terjadinya perang antara Kamboja dan Vietnam. Yang berakhir dengan digulingkannya Pol Pot serta rezim Khmer Merah dari kursi kekuasaan Kamboja dan melarikan diri ke perbatasan Thailand.

Baca juga: Sejarah Konflik di Kamboja (1955-1979)

Upaya penyelesaian konflik

Penyelsaian konflik Kamboja tidak dilakukan oleh negara itu sendiri melainkan melalui intervensi pihak asing.

Upaya penyelesaian konflik kamboja diawali dengan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting, perjanjian Paris, dan diakhiri pembentukan UNTAC oleh PBB.

• Jakarta Informal Meeting (JIM)

Penyelesaian konflik Kamboja diawali oleh Indonesia yang melakukan shuttle diplomacy anatara Vietnam dan Kamboja, lalu memfasilitasi pertemuan keduanya dalam Jakarta Informal Meeting (JIM).

Menteri luar negeri indonesia yang berperan penting dalam upaya penyelesaian konflik di kamboja yakni Ali Alatas pada tahun 1988 dan 1989.  JIM berhasil menghasilkan gencatan senjata antara kedua pihak dan menarik pasukan Vietnam dari perbatasan Kamboja.

• Perjanjian Paris (Paris Peace Agreement)

Hasil dari JIM kemudian dilanjutkan pada perjanjian Paris (Paris Peace Agreement) yang disetujui oleh 19 negara termasuk Kamboja dan Vietnam.

Hal ini mengakhiri perang saudara antara Vietnam dan Kamboja. PBB juga menurunkan pasukan ke Kamboja untuk menjaga perbatasan dan membantu menanggulangi kerusakaan yang diakibatkan perang.

Baca juga: Jakarta Informal Meeting: Latar Belakang, Tujuan, dan Penyelenggaraan

• United Nation Transitional Authority in Cambodia

PBB kemudian membentuk UNTAC (United Nation Transitional Authority in Cambodia) untuk mengisi kekosongan pemerintahan dalam masa transisi dan juga mengenalkan Kamboja dalam pemilihan umum.

Dilansir dari United Nation Peacekeeping, UNTAC juga mengurus aspek HAM, pelaksanaan pemilihan, pengaturan militer, administrasi sipil, penegakan hukum dan ketertiban, pemulangan dan pemukiman kembali pengungsi, pengurusan orang telantar, serta Rehabilitasi infrastruktur Kamboja.

Dilansir dari BBC, pemilihan umum di Kamboja dimenangkan oleh Pangeran Sihanouk, Norodom Ranariddh dalam partai royalis Fincinpec dengan suara pemilih hampir 90 persen.

Namun hal tersebut tidak sepenuhnya diterima karena adanya oposisi yang diketuai Hun Sen. Hun Sen kemudian diangkat sebagai perdana menteri kedua setelah Norodom Ranariddh. Kamboja kemudian dapat melanjutkan urusan negaranya secara mandiri tanpa adanya konflik bersenjata.