Apa Langkah Awal yang Diambil Pengemban Supersemar?

Isi Supersemar adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Supersemar dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatasi konflik yang saat itu melanda, salah satunya dipicu oleh peristiwa G30S atau Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965.

Dengan demikian, tokoh yang berperan sebagai pelaksana Supersemar adalah Soeharto.

Lantas, apa langkah awal yang diambil pengemban Supersemar?

Merealisasikan Tritura

Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat adalah tiga tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa terhadap pemerintah.

Adapun isi Tritura adalah:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya
2. Membersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30S.
3. Penurunan harga

Sayangnya, tuntutan ini tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno karena dianggap hanya berusaha "membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan".

Akibatnya, unjuk rasa terus terjadi dan bahkan meluas.

Setelah Supersemar diterbitkan, Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar dituntut untuk segera merealisasikan Tritura yang disuarakan oleh mahasiswa demonstran.

Dengan demikian, langkah awal yang diambil pengemban Supersemar adalah merealisasikan Tritura.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soeharto adalah membubarkan PKI pada 12 Maret 1966.

Keputusan ini dilakukan berdasarkan Keppres No. 1/3/1966 yang ditandatangani oleh Soeharto atas nama presiden selaku pengemban Supersemar.

Langkah selanjutnya Soeharto adalah menangkap 15 menteri loyalis Presiden Soekarno yang diduga berhaluan kiri atau komunis.

Soeharto menempatkan ke-15 menteri ini ke dalam tiga kategori yang menjadi dasar penangkapan mereka, yakni:

1. Berhubungan dengan PKI atau G30S
2. Kejujurannya dalam membantu presiden diragukan
3. Hidup amoral dan asosial dengan hidup mewah di atas penderitaan rakyat

Pada 18 Maret 1966, dengan berbekal Supersemar, Soeharto mengeluarkan surat perintah penangkapan 15 menteri.

Ia mengirim Kolonel Sarwo Edhie untuk menangkap mereka, sedangkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) ditugaskan untuk mengepung istana.

Tanpa mengalami kesulitan, hampir semua menteri berhasil diciduk oleh Angkatan Darat.

Referensi:

• Wiharyanto, A. Kardiyat. (2011). Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.