Sejarah Berdirinya Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia telah disahkan pada 17 Mei 1999.

Cikal bakal Bank Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonial Hindia Belanda.

Berikut ini sejarah berdirinya Bank Indonesia.

Sejarah Bank Indonesia

Abad 16

Pada abad ke-16, tepatnya tahun 1600, bangsa Eropa mendatangi Asia Tenggara dengan tujuan mencari rempah-rempah.

Di saat yang bersamaan, sudah ada banyak kerajaan yang berdiri di Nusantara dan memiliki mata uangnya sendiri dan beredar juga mata uang asing seperti picis dari Tiongkok.

Kemudian, pada 1602, terbentuk sebuah maskapai dagang yang dikenal sebagai VOC. Pada masa VOC, mata uang real dari Spanyol juga sudah masuk ke Nusantara.

Abad 18

Lalu, pada abad ke-18, tepatnya tahun 1746, berdiri bank pertama di Indonesia yang bertujuan untuk membantu menunjang kegiatan perdagangan.

Bank tersebut bernama Bank van Courant, yang bertugas untuk memberi pinjaman dengan emas, perak, perhiasan, dan berbagai barang berharga lainnya sebagai jaminan.

Enam tahun berselang, pada 1752, Bank van Courant disempurnakan menjadi De Bank van Courant en Bank van Leening.

Bank ini bertugas memberi pinjaman kepada seluruh pegawai VOC agar mereka bisa menempatkan dan memutar kembali uang mereka melalui lembaga itu.

Abad 19

Sayangnya, pada abad ke-19, Bank Courant en Bank van Leening ditutup karena sudah cukup menunjang perekonomian perdagangan di Nusantara.

Sepuluh tahun kemudian, De Javasche Bank (DJB) dibentuk di Indonesia pada 1828.

Pada masa ini, pemerintah Kerajaan Belanda sudah memberi hak octrooi atau hak-hak istimewa kepada DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi.

Karena berfungsi sebagai bank sirkulasi, DJB berwenang untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda.

Setiap 10 tahun sekali hak octrooi diperpanjang, sehingga DJB terhitung sudah tujuh kali melalui masa perpanjangan.

DJB pun menjadi bank sirkulasi pertama yang ada di Asia.

Pada 1830, akibat terjadinya Perang Jawa yang terjadi, kas negara mulai terkuras.

Untuk mengisi kembali kas uang negara, Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa di Hindia Belanda.

Guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah kolonial memanfaatkan DJB sebagai medianya.

Sepanjang tahun 1829 hingga 1870, DJB telah melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di Hindia Belanda, seperti di Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), dan Pasuruan (1867).

Abad 20

Memasuki abad ke-20, mulai muncul berbagai bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat.

Pada 1942, setelah Jepang menduduki Indonesia, DJB dilikuidasi.

Tugas DJB sebagai bank sirkulasi digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG).

Lebih lanjut, pascakemerdekaan Indonesia tahun 1945, DJB kembali didirikan oleh NICA untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA.

Akan tetapi, sesuai dengan mandat yang tertera pada Undang-undang Pasal 23 Tahun 1945, pemerintah RI kemudian membentuk bank sirkulasi yang bernama Bank Negara Indonesia (BNI).

Supaya kedaulatan ekonomi Indonesia kembali ditegakkan, BNI menerbitkan uang sendiri bernama Oeang Republik Indonesia (ORI).

Kemunculan BNI milik RI dan DJB milik NICA pun menyebabkan terjadinya dualisme bank sirkulasi di Nusantara yang berbuntut pada peperangan mata uang (currency war).

Pada masa ini, uang DJB disebut uang merah dan ORI disebut uang putih.

Setelah Konferensi Meja Bundar dilaksanakan tahun 1949, di mana Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia, salah satu hasilnya menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pada 1951, muncul desakan yang mengharuskan untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud dari kedaulatan ekonomi Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB.

Pembentukan Bank Indonesia

Lalu, pada 1 Juli 1953, pemerintah RI menerbitkan UU No. 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.

Saat ini, tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi saja, tetapi juga sebagai bank komersial.

Seiring berjalannya waktu, pada 1965, Presiden Soeharto menyatukan semua bank negara menjadi bank sentral melalui Penpres No. 7/1965, didirikan Bank Tunggal Milik Negara.

Pada 1968, pemerintah RI mengeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia.

Di dalam UU tersebut berisi tentang pengembalian tugas BI sebagai bank sentral Republik Indonesia.

Lalu, pada 1988, BI mengeluarkan sebuah paket berisi kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 atau yang disebut Pakto 88 atau Pakto 27.

Ketika Indonesia mengalami krisis moneter (krismon) tahun 1997, BI memutuskan untuk mengambil langkah kebijakan penanggulangan krisis.

Kebijakan yang dibuat adalah penerapan kebijakan floating exchange rate sebagai nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat.

Pada 1999, dibentuk UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian BI ditetapkan sebagai Bank Sentral yang bersifat independen.

Menurut UU tersebut, tujuan BI adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Abad 21

Pada tahun 2004, DPR mengesahkan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dalam UU itu berisi tentang penegasan terhadap kedudukan baru bank sentral yang independen, penyempurnaan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI.

Lebih lanjut, pada 2009, DPR mengesahkan UU No. 6 Tahun 2009 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

UU ini berfungsi sebagai penegas dan untuk memperjelas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. 

Kemudian, pada 2011, Bank Indonesia telah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.