Tes Swab Antigen Pos Penyekatan Suramadu Ricuh, Ahli Sebut Tes Swab di Jalan Tidak Efektif

KOMPAS.com- Pos penyekatan di Jembatan Suramadu dilakukan menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan, Madura. Posko yang dilengkapi tes swab antigen itu pun kemudian memicu kericuhan.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (18/6/2021) lalu, Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi yang ikut meninjau langsung aktivitas di lokasi penyekatan, penyebab kericuhan itu akibat belum siapnya petugas swab test antigen di sisi Bangkalan.

Kericuhan kembali terjadi di pos penyekatan Suramadu pada Selasa (22/6/2021).

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto menjelaskan kejadian kericuhan tersebut dari adanya penumpukan kendaraan roda dua di sisi timur depan gate Jembatan Suramadu.

Bahkan beredar video viral, sekelompok orang mendatangi posko penyekatan dan tes swab antigen, serta menyerang petugas.

Baca juga: Deteksi Kilat Corona, Swab Antigen Lebih Akurat Dibanding Rapid Test

Dia mengatakan sejumlah pengendara motor yang tak sabar dengan kondisi tersebut, kemudian terlihat melakukan upaya provokasi agar terhindar dari pemeriksaan swab test atau tes usap antigen.

Menanggapi kericuhan di pos penyekatan Suramadu, ahli Kebijakan Kesehatan Universitas Airlangga Ilham Akhsanu Ridlo mengungkapkan bahwa posko ini tidak efektif.

Dalam tulisannya yang dipublikasikan di akun jejaring sosial Facebook, Ilham mengatakan bahwa swab test antigen di jalan atau sarana umum, maupun di perbatasan daerah, tidak efektif.

"Menurut saya, kok, gak cost effective. Punya dana berapa banyak, sih?," kata Ilham.

Terkait mengapa keberadaan posko penyekatan di Jembatan Suramadu ini tidak efektif, menurut Ilham, setelah timbul kericuhan tersebut, yang harus diupayakan adalah memperkuat pelayanan kesehatan primer yakni di Puskesmas, termasuk menjaga wilayah masing-masing.

Dalam tulisan terkait tes antigen di pos penyekatan Jembatan Suramadu, Ilham mengatakan di satu sisi, swab test antigen harusnya didongkrak untuk test-tracing kontak erat di Puskesmas. Sebab, saat ini, test-tracing masih rendah.

Baca juga: Tes Antigen Anies Baswedan Negatif tapi Swab PCR Positif, Apa Bedanya?

KOMPAS.COM/MUCHLIS Petugas Gabungan Saat Melakukan Tugas di Pos penyekatan Jembatan Suramadu sisi Bangkalan Madura, Kamis (17/6/2021).

"Nakes (tenaga kesehatan) yang ditugaskan untuk penyekatan perlu kembali ke Puskesmas untuk memperkuat test-tracing di wilayah kerjanya. Sementara Nakes yang di rumah sakit dikembalikan lagi fungsinya," kata Ilham saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/6/2021).

Ilham menegaskan bahwa posko tes antigen tersebut tidak efektif secara biaya.

Tes swab antigen pada kelompok yang tidak diketahui riwayat gejala dan risikonya, kata Ilham, hanya akan menghamburkan banyak biaya dan tenaga dalam penanganan pandemi.

Sebab, kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sangat terbatas pada saat ini.

"Pertanyaannya dari sekian banyak (orang) yang di swab antigen berapa yang terjaring? Jika ini dimanfaatkan untuk menjaga wilayah Puskesmas, nakes akan lebih banyak punya waktu dan sangat paham wilayahnya," jelas Ilham.

Baca juga: Tes Antigen Covid-19 Disetujui WHO, Pakar Desak Pemerintah Agresif

Contoh kasus di penyekatan Suramadu, kata Ilham dalam tulisannya, nakes dari Puskesmas mendapat giliran 3 hari sekali untuk tugas di sana. Belum lagi nakes lainnya dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan.

Padahal, imbuh Ilham, posisi ketenagaan Puskesmas timpang. Sangat butuh dikuatkan, mestinya peran nakes difokuskan pada peran penguatan hulu (Puskesmas) agar rumah sakit tidak kolaps seperti saat ini.

"Setelah ricuh kemarin, menjadi beban psikologis tersendiri bagi mereka karena ada ancaman dan serangan fisik karena konflik yang dikatakan sebagai 'penyekatan diskriminatif'," jelas Ilham.

Kekacauan yang terjadi di pos penyekatan Jembatan Suramadu ini, menurutnya, kemungkinan bisa dielaborasi dengan pejabat pelaksana di lapangan.

"Namun, menurut saya, kurangnya pendekatan sosial dalam intervensi sebelum diputuskan adanya penyekatan ini. Sehingga terkesan (kebijakan) yang diambil sangat diskriminatif bagi masyarakat Madura," papar ilham.

Baca juga: Jadi Syarat Perjalanan, Ini Kelebihan dan Kekurangan Rapid Test Antigen