Riset: Pandemi Covid-19 Ancam Cakupan Imunisasi Dasar Nasional

Pemerintah daerah seringkali gagal melaksanakan alokasi sumber daya mereka dengan benar dari seluruh anggaran layanan kesehatan. Ini masalah yang sebenarnya telah muncul jauh sebelum pandemi dan tambah berat saat pandemi.

Baca juga: Imunisasi Anak Wajib Selama Pandemi Covid-19, Berikut Protokolnya

Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki kemampuan terbatas untuk mempengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan di tingkat kabupaten.

Berbagai tantangan terkait faktor geografis dan komitmen serta kemampuan pemerintah daerah ini menjadi semakin berat untuk ditangani pada masa pandemi ini.

Faktor biaya

Dengan penurunan ekonomi dan transisi negara yang mulai mendanai sendiri program imunisasi sepenuhnya sejak 2019, Indonesia perlu mencari pendanaan baru untuk menggantikan sekitar 10–15% anggaran program imunisasi yang sebelumnya mendapat sokongan dana dari luar negeri.

Selain menjaga kinerja imunisasi, pemerintah pusat kini berjuang untuk menjamin anggaran imunisasi akibat dampak pandemi.

Perlu digarisbawahi bahwa anggaran imunisasi di Indonesia tidak ditentukan oleh perkiraan kebutuhan dari Kementerian Kesehatan saja, tapi juga memerlukan persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas agar sesuai dengan kebutuhan sistem pembiayaan kesehatan ke dalam pagu yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan upaya yang signifikan untuk menciptakan strategi baru yang berpotensi menghasilkan pendapatan negara termasuk untuk mendanai imunisasi.

Pilihan pengenaan pajak atas barang-barang yang merugikan secara sosial, seperti tembakau dan alkohol, untuk mendanai program perawatan kesehatan, termasuk imunisasi, belum optimal.

Baca juga: Ahli: Orang Dewasa juga Perlu Imunisasi, Catat Apa Saja Jenisnya

Keadaan tersebut berpotensi membahayakan keberlanjutan pendanaan program imunisasi di Indonesia. Mengurangi pandemi maupun mempertahankan cakupan dan keberhasilan program imunisasi harus menjadi upaya terpadu untuk mengendalikan penyebaran infeksi dan mengurangi angka serangan penyakit.

Demi pembiayaan jangka menengah dan panjang di tengah ekonomi yang tidak pasti, upaya terpadu ini harus dianggap sebagai investasi untuk masa depan Indonesia, bukan sebagai beban biaya.

Upaya mempertahankan cakupan imunisasi

Untuk mempertahankan tingkat imunisasi dalam situasi pandemi ini, pemerintah pusat dan daerah perlu segera membuat program mitigasi untuk memastikan bahwa layanan imunisasi akan tetap dapat diakses sepenuhnya melalui pusat kesehatan.

Selama ini, proses pengambilan keputusan terkait vaksinasi bersifat kompleks dan proses ini cenderung lebih rumit dan multidimensi dalam situasi pandemi.

Karena itu, proses pengambilan keputusan harusnya lebih dipermudah karena ini menyangkut kepentingan kesehatan anak-anak.

Di level perubahan perilaku, kampanye yang lebih baik harus dirancang dan diterapkan untuk meningkatkan harapan terkait aksesibilitas vaksin dan intervensi pandemi, seperti penerapan jarak fisik dan higienitas yang baik.

Dalam konteks Indonesia, dalam jangka pendek dan menengah kampanye ini harus diintegrasikan secara memadai dalam sektor masyarakat yang paling tepercaya, yaitu agama dan kesehatan.

Petugas kesehatan harus bekerja sama dengan pemimpin agama untuk menyakinkan orang tua bahwa vaksinasi untuk anak-anak akan meningkatkan kekebalan anak-anak dan orang-orang di sekitarnya.

Auliya S. Suwantika

Lecturer, Faculty of Pharmacy, Universitas Padjadjaran

Artikel ini tayang di Kompas.com berkat kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Tulisan di atas diambil dari artikel asli berjudul "Riset: pandemi potensial turunkan capaian imunisasi dasar nasional 5-20%". Isi di luar tanggung jawab Kompas.com.