Minim Perhatian Pemerintah, Masalah Utama ABK Indonesia di Kapal Perikanan

Kompas.com - 15/05/2020, 18:35 WIB
Sebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China. MBC/Screengrab from YouTubeSebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China.

KOMPAS.com - Kementeriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan kondisi nyata dari permasalahan awak kapal perikanan yang minim perlindungan. Hal ini dipengaruhi ketidaksinkronan regulasi antar pemangku kebijakan.

"Pekerja di sektor perikanan belum dapat perhatian khusus dari pemerintah," ujar Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Basilio Araujo dalam diskusi bertajuk Memperbaiki Tata Kelola Awak Kapal Perikanan Indonesia, Rabu (13/5/2020).

Tidak adanya perhatian khusus tercermin dari tak adanya direktorat khusus yang menangani sektor perikanan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Permasalahan lainnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga hanya berfokus pada sektor maritim untuk kapal niaga, sehingga pekerja untuk kapal perikanan luput dari perhatian Kemenhub.

Baca juga: Kematian ABK di Kapal China, Kasus Nyata Perbudakan Modern di Laut

Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dinilai tidak melaksanakan fungsinya secara utuh sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.

Sebab, BP2MI memiliki kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bahwa mereka hanya akan mengurus pekerja migran Indonesia yang tiba di Indonesia.

"Sedangkan pekerja migran Indonesia yang di luar negeri diurus oleh Kemenlu," kata Basilio.

Kondisi tersebut pada akhirnya membuat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melalui Tim Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), secara inisiatif melakukan koordinasi tentang pekerja sektor perikanan.

Basilio menyatakan, melihat kondisi aktual permasalahan awak kapal perikanan tersebut, maka pihaknya membentuk Tim Perlindungan Awak Kapal Perikanan. Tim ini diharapkan dapat menganalisis solusi yang tepat bagi permasalahan perlindungan awak kapal perikanan Indonesia.

"(Lewat tim ini) kami mencoba untuk bagaimana caranya bisa selesaikan persoalan ini semua," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X