Hikmah Ramadhan: Ramadhan, Perempuan, dan Politik

Oleh Nur Elya Anggraini*

RAMADHAN di kala pandemi harus kita jalani. Di tengah situasi yang serba sulit, perempuan adalah kelompok rentan.

Tantangan yang dihadapi ganda. Satu sisi rentan tertular oleh Covid-19, di sisi lain juga terancam menjadi sasaran bantuan paket sembako yang dipolitisasi untuk kepentingan politik jelang pilkada. Bagaimana kita menyikapinya?

Di saat kita harus berada di rumah dan hanya situasi mendesak saja untuk keluar, maka di saat ramadhan, barangkali tiap hari kaum ibu yang paling banyak ke luar rumah untuk belanja demi kepentingan berbuka puasa.

Setiap sore hari, kita akan melihat kelompok perempuan ke pasar dan dengan terpaksa harus melakukan transaksi ekonomi. Sementara kita tidak pernah tahu riwayat perjumpaan setiap orang yang ditemui.

Baca juga: Hikmah Ramadhan: Al-Quran, Dzikir, dan Tajali

Sungguh susah menerapkan social distancing untuk pasar tradisional yang berdesak-desakan. Di sinilah ada potensi tertular Covid-19 semakin terbuka untuk perempuan.

Pasar adalah satu klaster penyebaran Covid-19. Sebagaimana yang terjadi pada Pasar PPI di Jalan Jepara, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan ditemukan sekitar 30 kasus positif Covid-19.

Ini tentu harus menjadi catatan kita bersama, bahwa aktivitas kelompok perempuan cukup rentan terinfeksi virus.

Sementara di sisi lain, solidaritas kebangsaan kita diuji. Kita bersyukur banyak kelompok masyarakat yang menggalang dana untuk membantu yang terdampak. Pembagian masker, hand sanitizer, dan paket sembako.

Namun selalu saja ada yang curi kesempatan dan cari untung. Ada oknum calon peserta pilkada yang menggunakan bantuan sembako disertai dengan gambar wajahnya. Ini memprihatinkan dan menjadi polusi dalam demokrasi.

Baca juga: Hikmah Ramadhan: Ramadhan Bukan Sekadar Puasa Umum?

Perempuan lagi-lagi jadi sasaran untuk dimasuki. Bagi perempuan, bantuan kemanusiaan jadi buah simalakama.

KOMPAS.COM Bawaslu menilai pencantuman foto di kemasan bansos merupakan pelanggaran pemilu

Diterima jadi beban, mau menolak juga ekonomi sedang tumbang. Dapur butuh mengepul di saat pemasukan tidak menentu. Kesucian ramadhan harus dikotori oleh aksi tidak simpatik karena politik.

Dalam logika anggaran, bantuan untuk Covid-19 sebenarnya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD). Dalam pelajaran dasar tentang demokrasi, bahwa setiap anggaran negara didapat dari pajak rakyat.

Artinya, semua bantuan untuk rakyat terdampak Covid-19 sebenarnya juga berasal dari uang rakyat sendiri. Hanya saja dikelola oleh pemerintah untuk disalurkan kepada yang paling berhak.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, pernah berkomentar bahwa bantuan kemanusiaan yang dipolitisasi sebagai bentuk kampanye dikarenakan mentalitas elite yang buruk sehingga membuka peluang untuk menyimpang.

Seandainya pilkada dilaksanakan tahun 2021, maka pada saat ini kita dapat benar-benar fokus pada penanggulangan bantuan Covid-19.

Baca juga: Hikmah Ramadhan: Akhlak Terpuji sebagai Jati Diri

Bawaslu sendiri telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Edaran yang melarang agar tidak ada kampanye terselubung saat membagikan bantuan penanggulangan bencana Covid-19. Surat itu ditujukan kepara pemerintah daerah dan partai politik.

Sampai di sini dinamika elektoral terus berkembang. Potensi pelanggaran berusaha dicegah bersamaan dengan kontestasi dan tarik menarik kepentingan lainnya. Padahal ada masalah lain yang juga menunggu yang berkenaan dengan perempuan dan politik.

Tantangan partisipasi politik perempuan

Pemerintahan akan kuat saat ada legitimasi oleh publik. Semakin banyak partisipasi, maka kian kuat pemerintahan.

Untuk itulah, partisipasi yang tinggi akan menjadi kabar baik. Partisipasi rendah akan menjadi kabar buruk. Pertanyaannya, bagaimana kemungkinan partisipasi politik di tengah pandemi?

Mari kita jawab dengan data. Yohan Wahyu dari Litbang Kompas saat mengisi Tadarus Pengawasan Pemilu Bawaslu RI menyampaikan bahwa publik sebenarnya lebih sepakat pilkada ditunda pada tahun 2021.

Kompas.com/Anggara Wikan Prasetya, Twitter/@LaodeMSyarief Bupati Klaten, Sri Mulyani (kiri), stiker di hand sanitizer yang viral di media sosial (kanan).

Bayang-bayang kekhawatiran tetang Covid-19 yang cepat menyebar menjadi salah satu alasan publik.

Survei dari Litbang Kompas juga menemukan bahwa penundaan pilkada akan memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi. Sebanyak 44 persen responden melihat ada pengaruh terhadap partisipasi.

Tentu saja, yang harus kita garisbawahi bahwa partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dilihat pada saat memasuki bilik suara. Tetapi juga saat tahapan akan dijalankan.

Tidak mungkin ada pencoblosan di bilik suara tanpa ada pemutakhiran data pemilih. Di sini Litbang Kompas menemukan bahwa 15 persen pemilih tidak akan menemui petugas pendataan pilkada karena khawatir terhadap corona.

Kita tentu berharap bahwa Covid-19 selesai. Minimal bulan Juni kita sudah bisa hidup normal. Kita perlu juga melihat bahwa ada sejumlah masalah psikologis pascapandemi.

Di tengah bayang-bayang kecemasan, tertekan, dan depresi selama pandemi, kita patut menduga bahwa publik akan cenderung apatis terhadap perhelatan pilkada tahun 2020.

Lagi-lagi kita perlu melihat sisi perempuan sebagai kelompok rentan dalam konteks dinamika politik elektoral. Saya melihat bahwa perempuan akan menjadi yang paling terdampak.

Berbulan-bulan kita seperti tahanan rumah, bisa jadi akan menjadi salah satu pendorong munculnya apatisme untuk terlibat dalam politik elektoral. Ditambah lagi kepungan informasi yang menakutkan tentang Covid-19.

Sadar atau tidak, bawah alam sadar kita bekerja sedemikian rumit saat kita terinfeksi virus tersebut, maka bayang-bayang kematian dikubur dengan protokol kesehatan saat terinfeksi adalah bayangan menakutkan.

Apalagi misalnya, lagi-lagi menurut temuan dari Litbang Kompas, bahwa mayoritas penduduk Indonesia banyak memperoleh informasi tentang Covid-19 dari media sosial daripada media lainnya.

Kita melihat bahwa banyak media sosial menampakkan orang-orang yang hanya ahli berpendapat. Bukan yang benar-benar ahli dalam corona.

Psikologi perempuan pascapandemi harus menjadi titik perhatian kita saat perhelatan pilkada harus dilaksanakan akhir 2020.

Kita tidak ingin melaksanakan pilkada hanya sebagai seremonial semata. Kita ingin demokrasi yang substansial. Kita berharap bahwa perempuan bisa berperan sebab jumlah pemilih dari perempuan lebih banyak daripada pemilih laki laki.

Oase Ramadhan dan kepemimpinan perempuan

Ramadhan kali ini sebenarnya menjadi ruang untuk meningkatkan kesalehan diri dan kesalehan sosial. Momentum untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Di tengah banyaknya kabar buruk tentang dunia hari ini, ada satu kabar baik tentang kempimpinan perempuan.

Liputan Forbes menunjukkan bahwa ada sejumlah negara yang dianggap berhasil melawan Covid-19. Yakni Jerman, Taiwan, Selandia Baru, dan Islandia. Negara-negara ini memiliki kesamaan: dipimpin oleh perempuan.

Kanselir Jerman, Angela Markel, melihat situasi corona secara serius dengan memanfaatkan teknologi. Markel langsung melakukan tes uji swab tiap hari sejak awal dengan massif untuk menekan penyebaran Covid-19.

Sebagaimana Jerman, Presiden Tsai In Wen dari Taiwan langsung mengeluarkan larangan perjalanan, mengendalikan alat produksi masker dengan ketersediaan 4 juta masker tiap hari, dan melawan hoaks yang menyebar.

Taiwan berhasil menekan kematian di wilayahnya yang hanya berjarak 130 kilometer dari China.

Pelajaran penting dari negara-negara tersebut adalah bahwa kempimpinan perempuan mampu menyelesaikan sejumlah persoalan rumit yang kini dihadapi penduduk dunia.

Tentu saja, kita berharap bahwa di Indonesia, kelompok perempuan dapat menyucikan demokrasi yang terancam kotor oleh oknum yang menyerahkan bantuan kemanusiaan tetapi digunakan untuk melakukan kampanye terselubung. Perempuan harus menolak diam.

Tidak ada demokrasi tanpa perempuan, demikian kata Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo. Perempuan harus berpartisipasi dan mengawasi jalannya demokrasi.

Karena kerentanan perempuan tidak hanya saat pilkada saja, tetapi juga saat pascapemilihan dan munculnya kebijakan publik. Catatan Komisi Nasional Perempuan, terdapat 400 perda diskriminatif terhadap perempuan.

Untuk itulah, kita perlu membangun solidaritas gerakan perempuan dalam mengawal proses demokrasi.

Mari kita jadikan ramadhan sebagai momentum kian meneguhkan peran perempuan. Baik itu melawan Covid-19, maupun dalam menyucikan demokrasi. (Nur Elya Anggraini, Komisioner Bawaslu Jatim)