Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Masalah Rempang, Jokowi: Saya Langsung Telepon Kapolri

Kompas.com - 13/09/2023, 21:00 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk mengatasi konflik pertanahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Jokowi mengaku langsung menelepon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Purnomo pada tengah malam tadi.

"Tadi malam, tengah malam, saya telfon Kapolri," ucap Jokowi dalam sambutannya pada acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Jelas Jokowi, penyebab persoalan di Rempang adalah kesalahan pemberian informasi.

"Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah itu salah mengomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tetapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah itu yang harusnya diselesaikan," imbuh Jokowi

Dirinya juga menyesali kurangnya koordinasi dari pihak terkait, yang menyebabkan masalah ini terjadi.

"Masa urusan kayak gitu sampai Presiden," tegas Jokowi.

Baca juga: Ini Perusahaan di Balik Proyek Rempang Eco-City yang Ditolak Warga

Selain itu, Presiden Jokowi kembali berpesan kepada pemerintah agar selalu melaporkan pekerjaannya apabila terdapat hambatan.

Sementara berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), diketahui bahwa tanah seluas 17.000 hektar di Pulau Rempang sebagian besar merupakan kawasan hutan dan tidak ada hak atas tanah di atasnya.

Saat ini, di pulau tersebut juga ada pengajuan permohonan Hak Pengelolaan (HPL) oleh BP Batam seluas kurang lebih 600 hektar yang merupakan Area Penggunaan Lain (APL).

"Jadi masyarakat pun yang tinggal di sana juga tidak ada sertifikat," kata Hadi Tjahjanto di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Selasa (12/9/2023).

Hadi menyampaikan, solusi yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat, yakni telah disiapkan lahan seluas 500 hektar dan dibagikan kepada masyarakat masing-masing seluas 500 meter beserta alas hak atas tanahnya.

"Disiapkan 500 hektar sesuai kebutuhan masyarakat di situ, kita tempatkan di pinggir lautan agar mudah mencari nafkah," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com