Ada Mercusuar Warisan Belanda, Kawasan Pantai Pulau Besar Perlu Pembenahan

BANGKA, KOMPAS.com - Kawasan wisata Pulau Besar, Desa Batu Betumpang, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung menunggu pembenahan dari pemerintah.

Saat ini, infrastruktur pendukung terbilang minim. Padahal, kawasan Pulau Besar memiliki pulau ikonik dengan sebuah bangunan mercusuar di atasnya.

Camat Pulau Besar Maryanto mengatakan, kawasan Pulau Besar perlu pembenahan agar menjadi destinasi pariwisata unggulan.

"Obyek wisata pantai Pulau Besar memiliki beberapa keunikan tersendiri, utamanya adalah situs bersejarah mercusuar yang dibangun pada masa Kerajaan Belanda atau di bawah pemerintahan William III pada Tahun 1888," kata Maryanto saat kunjungan tim provinsi, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Pendangkalan Pelabuhan di Bangka Kian Parah, HNSI: Pengerukan Tak Perlu Duit Negara

Menurut Maryanto, mercusuar setinggi 72 mdpl tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu pelayaran, mengingat pada masa itu Bangka Belitung menjadi jalur utama lalu lintas kapal.

Keberadaan menara suar diyakini bakal menarik wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai sekaligus mengulas sejarah.

"Perlu ditata ulang kembali. Kawasan ini bisa dikembangkan menjadi sentra ekonomi baru daerah," ujar Maryanto.

Potensi wisata pantai Pulau Besar juga didukung keberadaan hutan mangrove yang masih tersisa. Di kawasan itu juga telah dibangun tambak udang vaname.

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu menambahkan, obyek wisata pantai Pulau Besar perlu mendapat perhatian khusus.

Baca juga: Harapan Adanya Dua KEK Pariwisata di Bangka Belitung Belum Padam

Dia meminta pihak kecamatan mengajukan proposal tertulis, antara lain berupa jembatan penyeberangan. Sebab, untuk dapat menuju menara, wisatawan harus menyebrang dari garis pantai menuju pulau dengan jarak sekitar 200 meter.

"Ini segera dibuatkan kajiannya, diajukan, diusulkan, ini menarik dan menjadi bagian dari sejarah Bangka Belitung," ucap Suganda.

Suganda juga mengingatkan, pembangunan kawasan bisa disinergikan dengan program yang ada di Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi, untuk dapat segera mendapat alokasi konservasi mangrove.