Mengenal HPL, Hak atas Tanah Hotel Sultan yang Digugat Pontjo Sutowo

Adapun dalam pemanfaatan tanah HPL, pemegang hak diberikan sejumlah kewenangan. Seperti yang tertulis di dalam Pasal 7 berikut ini:

• Menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
• Menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah Hak Pengelolaan untuk sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain; dan
• Menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian.

Lalu pada Pasal 8 dijelaskan, HPL yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya untuk sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain dapat diberikan hak atas tanah.

Yakni, Hak Guna Usaha (HGU), HGB, dan/atau Hak Pakai (HP) sesuai sifat dan fungsinya kepada pemegang Hak Pengelolaan, atau pihak lain dengan perjanjian pemanfaatan tanah.

• Perjanjian pemanfaatan tanah yang dimaksud paling sedikit isinya memuat tentang:
• Identitas para pihak;
• Letak, batas, dan luas tanah.
• Jenis penggunaan, pemanfaatan tanah, dan/atau bangunan yang akan didirikan;
• Ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu, perpanjangan, pembaruan, peralihan, pembebanan, perubahan, dan/atau hapusi batalnya hak yang diberikan di atas Tanah hak Pengelolaan, dan ketentuan pemilikan Tanah dan bangunan setelah berakhirnya Hak Atas Tanah;
• Besaran tarif dan/atau uang wajib tahunan dan tata cara pembayarannya; dan
• Persyaratan dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas wanprestasi termasuk klausul sanksi, dan pembatalan/ pemutusan perjanjian.

Penghapusan HPL

Ternyata HPL bisa dihapus, penyebabnya tertera di dalam Pasal 14, meliputi:

• Dibatalkan haknya oleh Menteri karena cacat administrasi, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
• Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya;
• Dilepaskan untuk kepentingan umum;
• Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
• Diberikan Hak Milik;
• Ditetapkan sebagai tanah telantar; atau
• Ditetapkan sebagai tanah musnah.