Terungkap, Ini Keluhan Warga Soal Tarif Integrasi Transportasi Umum di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengungkapkan sederet kendala dalam penerapan tarif integrasi transportasi umum di Jakarta.

Untuk diketahui, kebijakan yang berlaku sejak Agustus 2022 lalu ini mencakup moda TransJakarta (TJ), LRT Jakarta, dan MRT Jakarta.

Kendala yang dimaksud berdasarkan hasil Survei Evaluasi Tarif Integrasi JakLingko yang dilakukan oleh DTKJ terhadap 1.550 responden atau pengguna transportasi umum di Jakarta.

Sebagai pembuka, Ketua DTKJ Haris Muhammadun menjelaskan, 63,9 persen responden sudah pernah menggunakan tarif integrasi JakLingko, dan 36,1 persen mengaku belum pernah.

"Pilihan moda terbanyak saat memakai tarif integrasi yakni TJ-MRT Jakarta 65,7 persen. Diikuti TJ-MRT Jakarta-TJ sebesar 22,1 persen," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Tarif dan Skema PSO yang Tepat Sasaran, secara daring, Selasa (28/03/2023).

Baca juga: Ini Cara Pakai Tarif Integrasi di JakLingko, Maksimal Bayar Rp 10.000

Lalu, sebanyak 61,8 persen responden memakai tarif integrasi JakLingko dengan Kartu Uang Elektronik (KUE) yang diaktivasi, sementara 15,4 persen menggunakan aplikasi JakLingko.

Namun, terdapat pula 22,8 persen responden yang mengaku menggunakan keduanya.

Di dalam survei tersebut, Haris Muhammadun juga mengemukakan kendala penerapan tarif integrasi JakLingko, baik itu menggunakan aplikasi maupun KUE.

Untuk penerapan tarif integrasi menggunakan aplikasi JakLingko, kendala paling besar mengenai metode pembayaran yang belum banyak pilihan dengan jumlah 261 responden.

"Artinya memang kalau menggunakan kartu itu kan (harapan) dia digunakan parkir bisa, digunakan segala macam bisa, tapi kalau JakLingko mungkin baru sebatas penggunaan tarif integrasi ini," jelasnya.