Hingga Juni 2022, Pengadaan Lahan PSN Telan Dana Rp 5,86 Triliun

JAKARTA,KOMPAS.com - Hingga bulan Juni 2022, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 5,86 triliun untuk pengadaan lahan proyek strategis nasional (PSN).

Hal tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Perekonomian, Wahyu Utomo seperti disadur dari laman KPPIP, Kamis (4/8/2022).

Menurutnya, salah satu tantangan dalam pembangunan PSN adalah soal pengadaan lahan. Karena itu, ia mendorong adanya prioritas anggaran bagai hal ini melalui koordinasi bersama dengan Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) dan Kementerian/Lembaga terkait.

Baca juga: Tiga Proyek Jalan Tol Dicoret dari Daftar PSN 2022, Ini Rinciannya

“Pada sementara semester I tahun 2022, realisasi pendanaan pengadaan lahan PSN mencapai Rp 5,86 triliun,” ujar Wahyu.

Sejauh ini, terdapat puluhan proyek yang sudah didorong melalui skema LMAN antara lain 50 proyek jalan tol, 37 proyek bendungan, 9 proyek kereta api, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek irigasi, 1 proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 1 proyek air baku.

Sejak 2017 sampai dengan Mei 2022 total realisasi pendanaan pengadaan tanah Rp 95,48 triliun, di mana 104 PSN yang telah didukung melalui skema LMAN.

Pada periode yang sama pula, tercatat 151.029 bidang lahan telah dibebaskan untuk kepentingan pembangunan PSN.

Dikatakan, dalam paruh pertama tahun 2022, KPPIP telah menindaklanjuti 150 isu dalam laporan, dengan fokus konsentrasi terbesar terletak pada pengadaan lahan (27 persen).

Menurut Wahyu, selain pengadaan tanah dalam PSN, isu strategis lain yang sedang ditindaklanjuti adalah terkait dengan masalah konstruksi (25 persen) seperti kekurangan tenaga kerja, material yang belum memadai serta kondisi cuaca yang membuat pekerjaan konstruksi tertunda.

Baca juga: Dicoret dari PSN, Bandara Bali Utara Diusulkan Pindah Lokasi

Masalah lainnya adalah soal perizinan (21 persen) yang meliputi belum terbitnya perpanjangan penetapan lokasi, keterlambatan penerbitan izin IPPKH, serta review dan persetujuan amdal juga masih menjadi isu yang dihadapi.

Ada juga masalah perencanaan dan penyiapan (17 persen) seperti adanya rencana penambahan lingkup pembangunan dan perubahan desain.

Masalah pendanaan dan pembiayaan juga masih ditemukan (10 persen) antara lain pada komitmen APBN, kebutuhan penambahan anggaran serta belum ditetapkannya skema pembiayaan proyek.

”Penyelesaian masalah terhadap isu-isu strategis tertentunya berpotensi memberikan dampak positif terhadap penyerapan dan meningkatkan perekonomian nasional,” pungkas Wahyu.