KPPIP Beberkan Sederet Problem dalam Pembangunan Infrastruktur PSN

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membeberkan sederet persoalan yang mengganjal pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, pihaknya menindaklanjuti 150 isu yang terlaporkan selama Semester I-2022.

"Fokus konsentrasi isu terbesar pada isu pengadaan lahan sebesar 27 persen," ujarnya dikutip dari laman KPPIP, Kamis (28/07/2022).

Hal itulah yang membuat KPPIP mendorong proses prioritisasi alokasi pengadaan tanah PSN melalui koordinasi bersama dengan Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) dan Kementerian/Lembaga terkait.

Baca juga: Sejumlah Proyek Strategis Nasional Bakal Dicoret, Ini Bocorannya

Adapun proyek-proyek yang telah didorong melalui skema LMAN antara lain, 50 proyek jalan tol, 37 proyek bendungan, 9 proyek kereta api, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek irigasi, 1 proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 1 proyek air baku.

Sejak 2017 sampai dengan Mei 2022 total realisasi pendanaan pengadaan tanah Rp 95,48 triliun. Untuk 104 PSN dan pembebasan 151.029 bidang lahan PSN.

"Sementara Semester 1 tahun 2022, realisasi pendanaan pengadaan lahan PSN mencapai Rp 5,86 triliun," jelasnya.

Wahyu Utomo menambahkan, pelaksanaan PSN mayoritas dihadapkan pada isu-isu strategis yang berdampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan.

Berdasarkan rekapitulasi isu pada Mei 2022, selain pengadaan tanah, isu strategis lain yang sedang ditindaklanjuti ialah masalah kontruksi.

Nilainya sebesar 25 persen dengan terdapat 37 proyek yang mengalami isu konstruksi.

Seperti kekurangan tenaga kerja, ketersediaan material belum memadai, serta kondisi cuaca/alam (hujan hingga tanah longsor) yang membuat pekerjaan konstruksi tertunda.

Baca juga: Semester I-2022, Ada 7 Proyek Strategis Nasional Rampung, Ini Daftarnya

Problem selanjutnya yakni masalah perizinan sebanyak 21 persen. Jumlah yang mengalami isu perizinan ada 31 proyek.

Seperti karena belum terbitnya perpanjangan penetapan lokasi, keterlambatan penerbitan izin IPPKH, serta review dan persetujuan AMDAL juga masih menjadi isu yang dihadapi.

Selain itu, terdapat pula permasalahan soal perencanaan dan penyiapan sebesar 17 persen. Terdapat 26 proyek yang mengalami isu perencanaan dan penyiapan.

Seperti adanya rencana penambahan lingkup pembangunan dan perubahan desain.

Tak ketinggalan, pendanaan atau pembiayaan juga turut serta menjadi permasalahan, nilainya 10 persen. Ada 15 proyek yang mengalami isu pendanaan atau pembiayaan.

Misalnya soal komitmen APBN, kebutuhan penambahan anggaran, serta belum ditentukannya skema pembiayaan proyek.

"Penyelesaian masalah terhadap isu-isu strategis tertentunya berpotensi memberikan dampak positif terhadap penyerapan dan meningkatkan perekonomian nasional," pungkas Wahyu Utomo.