Hingga Februari, LMAN Terima Dana Pengadaan Tanah PSN Rp 10 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com – Per Februari 2022, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Lembaga Manajemenn Aset Negara (LMAN) untuk pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah mencapai Rp 10 triliun.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, jumlah tersebut dicairkan secara bertahap dari total alokasi tahun ini senilai Rp 28,84 triliun.

"Kalau kita lihat dari dana pendanaan lahan saja, total sampai dengan akhir Februari kemarin sudah mencairkan Rp 10 triliun dari alokasi 2022 Rp 28,4 triliun," ungkap Basuki dalam webinar Infrastruktur untuk Indonesia, Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Patok PNBP Rp 1,7 Triliun, LMAN Rencanakan Ini Guna Optimalkan Aset

Ini artinya, total realisasi APBN kepada LMAN sejak tahun 2016 hingga Febaruari 2022 telah mencapai Rp 115,62 triliun.

Basuki mengungkapkan, capaian tertinggi dana pendanaan lahan yaitu pada tahun 2021 yang mencapai Rp 22,86 triliun.

Menurutnya, ini merupakan jumlah yang sangat besar dalam setahun pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sejatinya, kata Basuki, ketersedian tanah dalam pembangunan infrastruktur dijamin oleh Pemerintah.

"Kita tahu bahwa ini pasti membutuhkan dana yang besar, ini pasti menghadapi banyak persoalan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan eksekusinya. Nah, oleh karena itu dijamin Pemerintah," ungkap dia.

Proses pendanaan lahan tidaklah mudah. Karena, pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan jika tanahnya sudah tersedia.

Basuki mengakui, ketersediaan tanah itu bisa dilakukan kalau pembebasan lahannya juga selesai.

Pembebasan tanah bisa dilakukan apabila uang ganti rugi (UGK) atau uang ganti untungnya sudah bisa diserahkan oleh masyarakat terdampak.

"Nah ini siklusnya sedemikian rupa sehingga nggak mudah. Diperlukan fleksibilitas yang menjaga tata kelola, menjaga integritas," tambah dia.

Jika berbicara soal APBN, ada hal yang dinamakan siklus. Dia mengatakan, siklus ini tidak sepenuhnya tepat diterapkan untuk pendanan lahan.

Ini dikarenakan siklus APBN harus disusun, dianggarkan, dan direalisasikan setiap tahunnya.

Oleh karena itu, Basuki menegaskan, dibutuhkan tata kelola dan integritas yang baik dalam pembebasan lahan PSN.