Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Produksi Ikan Keramba Jaring Apung Danau Toba Diturunkan Jadi 10.000 Ton

Kompas.com - 18/06/2022, 05:30 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

Kesepakatan dilakukan para kepala daerah dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin beberapa waktu lalu.

“Kita sepakat me-nol-kan KJA di Danau Toba, ini untuk kebaikan karena saat ini Danau Toba itu taman geo. Kontradiksi sebuah taman internasional ada KJA,” kata Bupati Toba Poltak Sitorus.

Penertiban KJA juga arahan pemerintah pusat karena sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2021, Danau Toba adalah danau prioritas nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyarankan produksi ikan KJA hanya 10.000 ton per tahun. Menurut perhitungan KKP, 10.000 ton dihasilkan dari sekitar 3.000 KJA.

Poltak menilai, pembagian kuota sekitar 3.000 KJA di seluruh kawasan danau berpotensi menimbulkan masalah baru.

“Kita harus komitmen, siapa yang akan mendapat kuota itu. Kalau masih ada KJA, kemungkinan akan ada lagi masyarakat yang sembunyi-sembunyi membangun KJA. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita sepakat KJA semua ditertibkan,” katanya.

Gubernur mengatakan, yang terpenting dari proses ini adalah memastikan pemilik KJA tetap mendapat penghasilan. Alih profesi yang ditawarkan pemerintah harus menguntungkan.

“Jangan sampai masyarakat dirugikan, kerambanya kalian tertibkan tapi alih profesinya belum tersedia. Harus benar-benar diperhatikan. Apa yang menjadi masalah pengguna KJA tolong diselesaikan terlebih dahulu sebelum dia alih profesi,” kata Edy.

Soal target penertiban KJA, Edy berharap bisa secepatnya selesai karena daya tampung beban pencemaran Danau Toba sangat terbatas, setelah terjadi pencemaran bertahun-tahun.

“Segera kalau bisa, tetapi ini perlu koordinasi kuat, butuh biaya juga,” ucapnya.

Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang bilang, masyarakat bisa memahami pentingnya melestarikan Danau Toba.

Sebagian besar masyarakat menerima alih profesi dari budidaya KJA menjadi petani, peternak atau bioflok yang ditawarkan pemerintah daerah.

“Dilakukan pendekatan dan penjelasan, masyarakat kita mau. Mereka mengerti wisata bisa lebih memakmurkan ketimbang KJA. Bertahap kita akan menyelesaikan masalah ini,” kata Cory.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com