Produksi Ikan Keramba Jaring Apung Danau Toba Diturunkan Jadi 10.000 Ton

MEDAN, KOMPAS.com - Demi pelestarian lingkungan dan ekosistem Danau Toba, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menata dan penertibkan Keramba Jaring Apung (KJA) yang produksi ikannya mencapai 30.000 ton per tahun.

Targetnya, sampai akhir 2023, produksi ikan cuma 10.000 ton saja setiap tahunnya.

Ketua Tim Penataan KJA Danau Toba Binsar Situmorang mengatakan, penataan dan penertiban sedang dilakukan di KJA yang berada di tujuh kabupaten lingkar danau yaitu Toba, Samosir, Karo, Tapanuli Utara, Simalungun, Humbanghasundutan dan Dairi.

"Lagi penataan, seluruh kabupaten sudah disurati gubernur. Produksi 10.000 ton per tahun, sudah dialokasikan per kabupaten," kata Binsar, Jumat (17/6/2022).

Penataan dan penertiban tidak hanya untuk KJA milik perorangan, yang dikelola perusahaan atau korporasi juga diberlakukan.

Baca juga: Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Memasuki Tahap Lelang

"Sampai 2023, kalau tidak bisa membersihkan dan menertibkan, ada sanksinya," imbuhnya.

Staf ahli gubernur bidang hukum, politik dan pemerintah ini mengungkapkan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut akan bekerja sama dengan pakar lingkungan dari LIPI dan ITB untuk membahas layak atau tidak KJA dengan produksi 10.000 per tahun.

Kemudian mata pencarian pengganti untuk masyarakat yang menggantungkan hidup dari keramba.

"Kita tata, kita cari alih mata pencariannya, apakah di bidang perikanan atau pertanian. Tidak kita korbankan mereka, sama-sama kita jaga lingkungan lebih baik lagi. Kalau bisnis perikanan pengen lebih besar, bagaimana danau kita, nanti lebih rusak. Ini harus kita tata ulang," ujar Binsar.

Ditanya berapa persentase KJA yang sudah ditata dan tertibkan, Binsar mengaku tidak ingat. Datanya ada di Dinas Perikanan, dia hanya memastikan jumlahnya sudah menurun.

"Sebelum dilakukan penertiban 30.000 ton, sekarang sudah di bawah 20.000 ton, total dari tujuh kabupaten. Daya tampung 10.000, kita mengarah ke sana. Kalau melanggar, kita keluarkan sanksinya," katanya mengulang.

Baca juga: Mulusnya Akses Jalan Geopark Huta Ginjang, Spot Nikmati Indahnya Danau Toba

Tak hanya itu, Binsar juga enggan memberikan keterangan mengenai penataan khusus untuk acara Women 20 Summit yang akan diselenggarakan di Parapat, Kabupaten Simalungun, pada 18-21 Juli 2022 yang akan dihadiri 15 delegasi dari negara anggota Group of Twenty (G20).

Dia malah mengimbau masyarakat pemilik KJA untuk tidak mengotori danau.

"Tidak ada penataan khusus, tapi kita informasikan ada tamu 20 negara, tolong ini dijaga. Jangan dikotori, jangan ada kesalahan teknis tidak mendukung," kata mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut ini.

Kesepakatan tujuh kabupaten

Tujuh kabupaten lingkar danau sepakat menertibkan semua KJA untuk melestarikan Danau Toba yang kini masuk Unesco Global Geoparks.

Kesepakatan dilakukan para kepala daerah dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin beberapa waktu lalu.

“Kita sepakat me-nol-kan KJA di Danau Toba, ini untuk kebaikan karena saat ini Danau Toba itu taman geo. Kontradiksi sebuah taman internasional ada KJA,” kata Bupati Toba Poltak Sitorus.

Penertiban KJA juga arahan pemerintah pusat karena sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2021, Danau Toba adalah danau prioritas nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyarankan produksi ikan KJA hanya 10.000 ton per tahun. Menurut perhitungan KKP, 10.000 ton dihasilkan dari sekitar 3.000 KJA.

Poltak menilai, pembagian kuota sekitar 3.000 KJA di seluruh kawasan danau berpotensi menimbulkan masalah baru.

“Kita harus komitmen, siapa yang akan mendapat kuota itu. Kalau masih ada KJA, kemungkinan akan ada lagi masyarakat yang sembunyi-sembunyi membangun KJA. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita sepakat KJA semua ditertibkan,” katanya.

Gubernur mengatakan, yang terpenting dari proses ini adalah memastikan pemilik KJA tetap mendapat penghasilan. Alih profesi yang ditawarkan pemerintah harus menguntungkan.

“Jangan sampai masyarakat dirugikan, kerambanya kalian tertibkan tapi alih profesinya belum tersedia. Harus benar-benar diperhatikan. Apa yang menjadi masalah pengguna KJA tolong diselesaikan terlebih dahulu sebelum dia alih profesi,” kata Edy.

Soal target penertiban KJA, Edy berharap bisa secepatnya selesai karena daya tampung beban pencemaran Danau Toba sangat terbatas, setelah terjadi pencemaran bertahun-tahun.

“Segera kalau bisa, tetapi ini perlu koordinasi kuat, butuh biaya juga,” ucapnya.

Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang bilang, masyarakat bisa memahami pentingnya melestarikan Danau Toba.

Sebagian besar masyarakat menerima alih profesi dari budidaya KJA menjadi petani, peternak atau bioflok yang ditawarkan pemerintah daerah.

“Dilakukan pendekatan dan penjelasan, masyarakat kita mau. Mereka mengerti wisata bisa lebih memakmurkan ketimbang KJA. Bertahap kita akan menyelesaikan masalah ini,” kata Cory.