Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Tak Ada Kursi Kosong Selama Mudik Gratis Tahun Depan, Ini Solusinya

Kompas.com - 11/05/2022, 14:00 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program mudik gratis menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat.

Seiring dengan diperbolehkannya agenda mudik dilaksanakan tahun ini, berbagai pihak turut memberikan fasilitas mudik gratis.

Namun, dalam pelaksanaannya, mudik gratis belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, pada beberapa moda, terdapat sejumlah kursi kosong.

Sebaliknya, masyarakat lebih memilih menggunakan mobil pribadi. Akibatnya, kemacetan pun tak dapat dihindari.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (10/5/2022), saat menutup kegiatan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2022 di Kantor Kemenhub, Jakarta.

Baca juga: Ini Sejumlah PR Terkait Keamanan Pemudik ke Sumatera Tahun Depan

Tercatat, kuantitas kendaraan yang melintas di jalan tol yang keluar Jabodetabek pada Lebaran 2022 mengalami peningkatan sebanyak 1,7 persen dibandingkan dengan Lebaran 2019.

Sedangkan, jumlah yang masuk Jabodetabek mengalami peningkatan sebanyak 11.8 persen dibandingkan dengan Lebaran 2019.

“Riset kami bahwa kendaraan pribadi mendominasi sekitar 47 persen dari total pergerakan memang terbukti dan pergerakannya ada di waktu-waktu tertentu. Jadi ini harus dikelola dengan baik,” ujar Budi Karya Sumadi seperti dikutip dari situs resmi Kemenhub.

Menanggapi fenomena tersebut, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menyarankan beberapa hal agar tak ada kursi kosong selama mudik Lebaran gratis diadakan.

Rekomendasi ini mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan pada kesempatan mudik tahun depan.

"Untuk menghindari kursi kosong mudik gratis, diperlukan koordinasi antar pengelola mudik gratis," jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Selada (11/5/2022).

Misalnya, pendaftaran mudik gratis dengan satu jaringan dan melakukan pemberangkatan dari terminal yang bisa sekaligus dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat.

Menurut Djoko, cakupan program mudik gratis juga perlu diperbanyak dan diperluas, tidak hanya di Pulau Jawa saja, melainkan hingga ke Sumatera dan lainnya.

Di sisi lain, menambah kapasitas jalan di Jawa tidak mungkin dilakukan terus menerus karena keterbatasan lahan juga keterbatasan anggaran.

Untuk mengurai kepadatan saat puncak arus mudik dan balik, dapat dilakukan dengan memperpanjang masa libur sekolah dan kuliah, menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER PROPERTI] Konflik Lahan Mall Center Point Medan Beres, Uang Rp 480 Miliar Balik ke Negara

[POPULER PROPERTI] Konflik Lahan Mall Center Point Medan Beres, Uang Rp 480 Miliar Balik ke Negara

Berita
Hutama Karya: Jatuhnya Besi Konstruksi di Jalur MRT Dipicu Induksi Elektromagnetik

Hutama Karya: Jatuhnya Besi Konstruksi di Jalur MRT Dipicu Induksi Elektromagnetik

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Aceh Jaya: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Aceh Jaya: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Aceh Besar: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Aceh Besar: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dengan KPR Tapera, Berapa Harga Maksimal Rumah yang Bisa Dibeli?

Dengan KPR Tapera, Berapa Harga Maksimal Rumah yang Bisa Dibeli?

Berita
Kementerian ATR/BPN Targetkan 104 Kota dan Kabupaten Lengkap Tahun Ini

Kementerian ATR/BPN Targetkan 104 Kota dan Kabupaten Lengkap Tahun Ini

Berita
Summarecon Bandung Raih Penghargaan Lingkungan Terbaik Dunia, Kalahkan Taiwan dan Malaysia

Summarecon Bandung Raih Penghargaan Lingkungan Terbaik Dunia, Kalahkan Taiwan dan Malaysia

Berita
Pengamat: Perlu Ada Harmonisasi Ekosistem Tapera dan BPJS Ketenagakerjaan

Pengamat: Perlu Ada Harmonisasi Ekosistem Tapera dan BPJS Ketenagakerjaan

Berita
Kembangkan Pasar Hunian Lansia, Ini yang Wajib Dilakukan Pemerintah

Kembangkan Pasar Hunian Lansia, Ini yang Wajib Dilakukan Pemerintah

Hunian
Sudah Bayar Pajak, Mall Centre Point Kota Medan Tak Jadi Dibongkar

Sudah Bayar Pajak, Mall Centre Point Kota Medan Tak Jadi Dibongkar

Berita
UPDATE Capaian PTSL, 113 Juta Bidang Tanah Terdaftar Per Mei 2024

UPDATE Capaian PTSL, 113 Juta Bidang Tanah Terdaftar Per Mei 2024

Berita
Pasca Kecelakaan Konstruksi Gedung Kejagung, MRT Jakarta Fokus Pulihkan Kereta dan Persinyalan

Pasca Kecelakaan Konstruksi Gedung Kejagung, MRT Jakarta Fokus Pulihkan Kereta dan Persinyalan

Berita
Besi Proyek Gedung Kejagung Jatuh di Jalur MRT, Ini Tanggapan Hutama Karya

Besi Proyek Gedung Kejagung Jatuh di Jalur MRT, Ini Tanggapan Hutama Karya

Berita
Kebijakan Tapera Dinilai Tak Efisien dan Tumpang Tindih

Kebijakan Tapera Dinilai Tak Efisien dan Tumpang Tindih

Berita
Tiga KEK Baru BSD, Batam, dan Morowali, Investasinya Rp 161 Triliun

Tiga KEK Baru BSD, Batam, dan Morowali, Investasinya Rp 161 Triliun

Kawasan Terpadu
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com