Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Perlu Ada Harmonisasi Ekosistem Tapera dan BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 31/05/2024, 05:30 WIB
Muhdany Yusuf Laksono

Penulis

KOMPAS.com - Pengamat sekaligus praktisi hukum perumahan, Muhammad Joni menilai perluasan kelompok sasaran peserta Tapera ke pekerja non-ASN/TNI/Polri dan pemotongan gaji 3 persen menunjukkan ada kesenjangan ekosistem Tapera dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kesenjangan dari kedua ekosistem yang mirip itu dinilai tidak diantisipasi dan disinkronisasi oleh pemerintah.

Pasalnya, BPJS Ketenagakerjaan yang memotong gaji pekerja juga memiliki fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk pembiayaan perumahan para pekerja dari program Jaminan Hari Tua (JHT).

Sehingga, berlakunya Tapera yang bersifat mandatory (wajib) akan menambah daftar program potongan gaji yang dibayarkan pekerja.

"Mustinya ada analisis ekosistem itu dan analisis beban biaya agar tidak memberatkan namun menguntungkan peserta," ujar Joni kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2024).

Untuk itu, ia meminta pemerintah melakukan harmonisasi ekosistem Tapera dan BPJS Ketenagakerjaan, serta transformasi tata kelola dan kelembagaan.

"Bicarakan dengan stakeholder secara partisipatif bermakna (meaningfull participation) yang berkeadilan, dan government must lead," imbuhnya.

Baca juga: Polemik Tapera, Sudah Ada Program Serupa, Gaji Pekerja Makin Tergerus

Di samping itu, Joni huga menyoroti tidak adanya keterlibatan anggaran pemerintah dalam dana Tapera. Karena di dalamnya hanya kumpulan dana dari pekerja dan pemberi kerja.

Padahal, perumahan merupakan kebutuhan dasar, hak dasar, HAM, dan hak konstitusional. Sehingga negara tidak boleh melepaskan kewajibannya.

"Tapera harus goyong royong antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja. Jangan hanya pekerja dan pemberi kerja. Karena mandat UUD ada pada negara, terutama pemerintah Pasal 28H ayat 1 jo Pasal 28I ayat 4 UUD 45," pungkasnya.

Pengamat pembiayaan perumahan, Erica Soeroto menyampaikan, Tapera yang dijalankan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terkesan hanya menghimpun dana masyarakat melalui tabungan.

Kalaupun ingin menerapkan skema tabungan, pemerintah bisa saja cukup memaksimalkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau hanya mau menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, suruh aja BPJS dipecah, yang satu buat kesehatan, yang satu buat tabungan masyarakat, dan tabungan itu sifatnya tidak memaksa, voluntary, boleh berapa aja, semakin banyak menabung semakin cepat dia dapat rumah," terang Erica kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2024).

Dengan begitu, ia menilai pemerintah sebetulnya tidak perlu sampai mendirikan lembaga baru seperti BP Tapera yang konsepnya tak efisien dan memberatkan masyarakat.

"Sebab belum apa-apa, masyarakat belum dapat rumah, manajer investasi sudah dapat fee 3 persen, ini apa-apaan, mau meras rakyat?" cetusnya.

"Ini ngambil dari tabungan, belajar dari mana sih? Makin tidak efisien dan yang lucunya, ketidakefisienan itu berarti ada cost ya, cost itu siapa yang bayar? Ya rakyat, yang dipotong gajinya itu," imbuhnya.

Baca juga: Sama-sama Potong Gaji Karyawan, Program Perumahan Tapera dan BPJS Ketenagakerjaan

Lanjut Erica, skema tabungan untuk pembiayaan perumahan masih kalah efisien dengan menghimpun dana jangka panjang melalui pasar modal. Seperti halnya yang dijalankan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Namun ia menyebut peran SMF terkesan kurang didukung dan diperhatikan hingga ujungnya pemerintah mendirikan BP Tapera.

"Jadi ada yang lebih efisien. Mengambil dana dari pasar modal adalah yang paling efisien di dunia," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com