Basuki Ajak Arsitek Salurkan Ide demi Membangun IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak para arsitek agar turut berkontribusi dalam menyalurkan berbagai ide dan kreativitas untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Basuki menuturkan, kontribusi para arsitek dibutuhkan dalam pengembangan IKN yang baru yang mengimplementasikan tiga pilar.

Ketiga pilar tersebut yakni, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mewujudkan kota cerdas, modern, dan berstandar internasional.

Menurutnya, pemindahan IKN merupakan lompatan besar menuju Indonesia baru yang akan memberikan peluang besar.

Ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi arsitek, perencana kota, spesialis urban design, dan insinyur untuk berkontribusi dan berkolaborasi.

Baca juga: Bendungan Sepaku Semoi Diklaim Cukupi Kebutuhan Air IKN hingga 2030

"Kami sangat menyambut ide-ide baru dan kreativitas berdasarkan filosofi kota modern yang tetap dipadukan dengan kearifan lokal," ujar Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (21/2/2022).

Basuki berpendapat, pembangunan IKN bukan sekadar memindahkan kota dan gedung-gedung pusat pemerintahan, tetapi juga merencanakan pusat perkotaan modern dengan prinsip IKN Nusantara sebagai Future Smart Forest City of Indonesia.

Dia menambahkan, Kementerian PUPR pun telah menyusun dokumen perencanaan dari tahap makro dan tahap meso.

Kini, saatnya memasuki tahap desain mikro termasuk Detailed Engineering Design (DED) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik IKN Nusantara.

Basuki berharap, ketiga pilar visi dan tujuan IKN baru menjadi cerminan bagi kemajuan bangsa. Sehingga, dapat dijadikan contoh untuk pembangunan kota-kota lain di Indonesia.

Sebab, tiga pilar tersebut mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.