Bangun Jalan Akses Exit Toll 188 Kilometer, Pemerintah Butuh Dana Rp 7,4 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mempersiapkan pelaksaan program infrastruktur pembangunan jalan akses exit toll.

Program ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan jalan tol yang sudah selesai dengan memberikan titik-titik akses yang lebih dekat dengan pengguna potensial dan akses ke kawasan-kawasan industri.

Terutama di jalan tol yang masih memiliki lalu lintas harian rata-rata (LHR) di bawah ekspektasi.

"Bisa dibayangkan kalau di tol lancar, begitu keluar tol macet, ini salah, waktunya panjang, costnya juga mahal," kata Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo saat konferensi pers, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Konstruksi Seksi Pamungkas Tol Cijago Dijanjikan Rampung Juni 2022

Dia mengatakan, kini Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang melakukan inventarisasi.

Berdasarkan kondisi keuangan yang harus diberikan prioritas, tentunya akan dilihat dari tingkat kemacetannya.

"Melihat kira-kira exit toll mana yang biasanya kalau di tol lancar, begitu keluar itu sempit, kecil dan macet," ujarnya.

Wahyu berharap dalam waktu dekat Kementerian PUPR sudah bisa memberikan daftar jalan non-tol yang masuk dalam prioritas program ini.

"Tapi paling tidak kami sudah punya program untuk memperlancar arus logistik," tandas Wahyu Utomo.

Penanggung jawab program pembangunan jalan akses exit toll ialah Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Targetnya selesai 2024.

Estimasi total panjang jalan 188 kilometer. Dengan estimasi total investasi Rp 7,4 triliun. Sumber dana dari APBN, namun masih akan dikaji lagi.

Dari total estimasi nilai investasi tersebut, rinciannya yakni untuk biaya konstruksi Rp 2,6 triliun dan pembebasan tanah Rp 4,7 triliun.

Sementara untuk titik lokasinya berada di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.