Pemerintah Akan Bentuk Sistem Penentuan Harga Tanah, Ini Tujuannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membentuk sistem penentuan harga tanah untuk mewujudkan nilai tanah yang berkeadilan. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, tanah menjadi hal yang semakin penting akhir-akhir ini dan juga pada masa depan. 

Terlebih, pemerintah saat ini sangat serius untuk memajukan infrastruktur terkait jalan tol, bandara, dan yang lainnya sehingga membutuhkan ketersedian lahan.

"Karena itu diperlukan adanya penentuan harga tanah secara umum sehingga di Indonesia diharapkan memiliki sistem penentuan harga tanah," kata Sofyan, Rabu (08/12/2021). 

Baca juga: Sofyan Djalil Berharap Tanah Hasil Program Redistribusi Tak Diperjualbelikan

Sebagai upaya untuk bisa mewujudkan sistem penentuan harga tanah, Kementerian ATR/BPN menggandeng Bank Dunia (World Bank) melaksanakan lokakarya guna mendapatkan masukan terkait harga tanah.

Selain itu juga sistem penilaian tanah, dan properti massal, seperti Zona Nilai Tanah (ZNT), Persil Tanah, serta Penilaian Properti sebagai bentuk efektivitas antara penilaian properti dan pajak properti.

Sofyan berharap dapat memperoleh masukan dari Bank Dunia serta dapat diimplementasikan sebagai pelajaran dalam menentukan harga tanah yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

"Diskusi ini menjadi langkah baik mengingat persoalan menetapkan harga tanah masih terkendala, salah satunya karena mekanisme untuk menentukan harga tanah yang adil," ujarnya. 

Bantuan teknis dari Bank Dunia diharapkan juga dapat mewujudkan nilai tanah yang berkeadilan dan meminimalkan spekulasi dari para spekulan yang bisa membuat kenaikan harga tanah tidak sesuai dengan mekanisme pasar.

Practice Manager/Urban Land and Disaster Risk Management World Bank Ming Zhang  menjelaskan, Kementerian ATR/BPN telah menjadi mitra penting Bank Dunia dalam mendukung program-program strategis. 

Bank Dunia siap memberikan dukungan teknis berupa masukan dan mendukung Kementerian ATR/BPN terkait dengan perencanaan tata ruang.

"Untuk di Indonesia, Bank Dunia akan mengadakan proyek percontohan dalam menguji sistem penilaian harga digital," ucap dia. 

Tujuannya, nanti agar sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem penentuan harga bangunan.

"Bank Dunia juga membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem penentuan harga properti atau tanah serta mendukung administrasi perpajakan," tuntas Ming.