Belum Groundbreaking, KIPI Tanah Kuning Kerek Investasi Rp 1.800 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen investasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Provinsi Kalimantan Utara sudah mencapai 130 miliar dollar AS atau setara Rp 1.800 triliun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengungkapkan, padahal, proyek ini belum groundbreaking (peletakan batu pertama) sampai saat ini.

"Jika dirupiahkan bisa Rp 1.800 triliun, yang artinya sudah antre padahal proyeknya belum ada," ucap Sofyan dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (3/12/2021).

Maka dari itu, proyek ini perlu dukungan penuh dan dibantu dalam pembangunannya.

Dalam pembangunan proyek ini pun juga harus disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) memadai.

Senada dengan Sofyan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung proyek ini.

Hal ini mengingat akan dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Desember 2021 mendatang.

"Saya harapkan agar semua saling mendukung dan menyiapkan ini karena akan mengubah Kalimantan Utara," ujar Luhut.

Baca juga: Kawasan Industri Tanah Kuning di Tanjung Selor Siap Terima Investor

Saat ini, sudah ada 9 perusahaan dari mancanegara yang akan berinvestasi di KIPI Tanah Kuning.

"Semua kerja bersama karena akan banyak proyek, salah satunya proyek aluminium dan kalau sesuai rencana, nanti Presiden akan melakukan groundbreaking ini," tambah dia.

Pada kesempatan sama, Gubernur Provinsi Kalimatan Utara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan, jajaran pemerintah dan Forkopimda setempat sangat mendukung dibangunnya KIPI Tanah Kuning.

"Hal-hal percepatan dan seluruhnya, kami semua sangat mendukung pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat Kaltara bisa menikmati dan berpartisipasi di kegiatan ini," ungkap Zainal.

Sebagai informasi, luas kawasan industri yang di Tanah Kuning ini seluas 10.100 hektar dan telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).