Kompas.com - 18/10/2021, 14:30 WIB
Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu Kementerian ATR/BPNKantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu

JAKARTA, KOMPAS.com -  Hingga Oktober 2021, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bengkulu tercatat telah menerbitkan sebanyak 600 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat.

"Berdasarkan evaluasi kinerja yang kami lakukan, hingga Oktober 2021, Provinsi Bengkulu telah dibagikan sejumlah kurang lebih 600 sertifikat hak atas tanah," kata Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang, Senin (18/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan data triwulan III tahun anggaran 2021, realisasi Kanwil BPN Provinsi Bengkulu telah mencapai 68 persen. Capaian tersebut telah berada di atas nilai rata-rata capaian nasional.

Baca juga: Cek Harga Tanah di Jakarta dan Sekitarnya, di Mana Termahal?

"Capaian kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kanwil BPN Provinsi Bengkulu sebelumnya berada di peringkat 14 nasional, saat ini berada di peringkat 9," ujarnya. 

Dia menjelaskan berdasarkan benchmark capaian Program Strategis Nasional untuk PTSL per September 2021 capaiannya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Sedangkan realisasi di Kantor Pertanahan se-Provinsi Bengkulu rata-rata sudah lebih dari 55 persen.

“Kanwil BPN dan Kantah di Provinsi Bengkulu saat ini sedang melakukan optimalisasi target PTSL, khususnya Kabupaten Bengkulu Selatan,” jelasnya.

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN Agustin Iterson Samosir menambahkan, berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Provinsi Bengkulu masuk dalam kategori aman dan berdasarkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Bengkulu mendapat predikat sangat baik atau BB.

Baca juga: Masyarakat Penerima Sertifikat Tanah Gratis Dapat Jaminan Modal Usaha

“Inovasi yang dilakukan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu perlu segera dikoordinasikan dengan Pusdatin sehingga menjadi satu kesatuan dengan KKP," kata Austin.

Meski demikian, Direktur Penilaian Tanah Kemeneterian ATR/BPN Perdananto Ariwibowo mengungkapkan, ada beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian terkait bidang Pengadaan Tanah, salah satunya adalah penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.