Bupati Lamongan Terima 10 Sertifikat Aset Daerah dari BPN

LAMONGAN, KOMPAS.com - Bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2021, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lamongan menyerahkan 10 sertifikat aset pemerintah daerah kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, sertifikasi aset daerah merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Hal ini sekaligus sebagai upaya legalisasi aset daerah yang termasuk dalam prioritas pemerintah daerah.

"Legalisasi aset daerah juga merupakan prioritas pemerintah daerah, karena manajemen aset daerah masuk dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) delapan area intervensi dalam pencegahan korupsi terintegrasi," ujar Yuhronur dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (Program Legalisasi Aset) Pemda, TNI, Polri dan wakaf bertempat di Pendopo Lokatantra, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Akhir Tahun, Pemerintah Bagi-bagi Tiga Juta Sertifikat Tanah

Selain upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi, sertifikasi aset juga dapat mengungkit perekonomian masyarakat.

Karena dengan kepemilikan legalitas atas asetnya, masyarakat akan memiliki banyak manfaat dan nilai lebih atas aset tersebut.

Dalam kesempatan ini, Yuhronus juga mengapresiasi upaya BPN Lamongan dalam mempermudah investasi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi terutama di tengah pandemi.

Kepala BPN Lamongan Eko Jauhari mengungkapkan, pihaknya berjanji akan terus bekerja lebih profesional, sehingga ke depan dapat melayani masyarakat Lamongan dengan lebih baik lagi.

"BPN terus mengupayakan kinerja yang lebih profesional dan modern. Masyarakat tidak perlu sungkan untuk datang, hanya untuk mencari informasi seputar syarat-syarat sertifikat tanah," kata Eko.

Meski BPN Lamongan dinilai sukses dan menerima penghargaan sebagai peringkat pertama atas keberhasilan 100 persen kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Provinsi Jawa Timur, pihaknya akan terus meningkatkan prestasi khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Lamongan.

Selain sertifikat aset milik pemerintah daerah, BPN Lamongan juga menyerahkan sembilan sertifikat aset milik TNI, dua sertifikat aset milik Polri, serta lima sertifikat aset wakaf kepada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).