Bangun Rumah Berkualitas dan Terjangkau, Indonesia Harus Berguru pada Singapura

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia tampaknya harus betul-betul berguru ke Singapura.

Negeri jiran ini sukses melayani rakyatnya agar dapat memiliki hunian layak dengan harga terjangkau melalui program-program populis mereka.

Selain terjangkau, perumahan di Singapura terkenal dengan kualitasnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Tak hanya itu, tingkat kepemilikan hunian, Singapura juga termasuk sebagai salah satu yang tertinggi di dunia, yakni sebesar 90,4 persen pada 2020. Sementara Indonesia masih punya backlog 11,4 juta rumah.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit, dalam mengembangkan hunian rakyat, Pemerintah Singapura membentuk sebuah badan bernama Housing Development Board (HDB).

Baca juga: Indonesia 76 Tahun, Masih Jauh dari Merdeka Punya Rumah

HDB memiliki otoritas tunggal untuk membangun rumah rakyat Singapura sejak 1960 hingga saat ini.

Mereka memiliki visi pengembangan ke depan, menentukan area cakupan, menguasai lahan, pengelolaan, penataan, hingga mengurus masalah pembiayan dan keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

"100 persen perumahan rakyat kelas bawah dan menengah di Singapura dipasok oleh HDB," ujar Panangian kepada Kompas.com, Sabtu (2/10/2021).

Kesuksesan HDB tidak jatuh dari langit. Ada sejarah panjang, dan pembelajaran penting menyertai kiprah mereka sejak dibentuk pada 1 Februari 1960.

Jauh sebelum pembentukan HDB ini, sejak mendapatkan kemerdekaannya pada 1959, Singapura berjuang mengatasi berbagai krisis, termasuk salah satunya adalah masalah perumahan.

Dikutip dari situs hdb.gov.sg, sebelumnya pemerintah Singapura hanya mampu menyediakan 20.907 unit dalam jangka waktu 12 tahun, yakni dari 1947 hingga 1959.

Jumlah ini tentu kurang jika dibandingkan dengan penduduk yang melebihi 1,6 juta jiwa pada saat itu.

Untuk itu, perdana menteri saat itu, Lee Kuan Yew, membentuk HDB yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian Pengembangan Nasional Singapura dalam mengurus persoalan perumahan.

Baca juga: Pemerintah Lambat Urus Tanah, Milenial Hampir Mustahil Punya Rumah

Pembentukan badan ini seolah menjadi titik balik Pemerintah Singapura dalam mengatasi krisis perumahan.

Kehadiran HDB telah sukses menghilangkan permukiman kumuh dan merelokasi penghuninya ke blok-blok apartemen kecil namun bersih dan layak dalam waktu satu tahun.

Setelah itu, HDB mulai membangun permukiman baru di lahan bekas kebakaran. Dalam waktu lima tahun, HDB berhasil membangun lebih dari 54.000 unit apartemen, serta merumahkan lebih dari 400.000 orang.

Untuk mengatasi masalah kekurangan dana, pemerintah kemudian mengenalkan skema tabungan untuk meringankan pembayaran uang muka.

Tabungan ini awalnya ditujukan bagi pensiun, namun kini semua orang dapat memanfaatkan pinjaman.

Hal ini kemudian dianggap sebagai salah satu kesuksesan pemerintah dalam mengatasi kekurangan perumahan.

HDB merupakan juga dikenal sebagai lembaga nirlaba yang memiliki dua fungsi utama yakni untuk mengelola permintaan dan pasokan.