Percepat Pendaftaran Tanah, Pemerintah Gandeng PPAT Kumpulkan Data Yuridis

Kompas.com - 22/06/2021, 18:30 WIB
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan distribusi sertipikat hak atas tanah hasil Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah di seluruh Indonesia. Dok. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan distribusi sertipikat hak atas tanah hasil Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam percepatan proses pendaftaran tanah di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, pelibatan PPAT dalam pendaftaran tanah berupa pengumpulan data yuridis.

"Karena secara pendidikan, saya yakin para PPAT punya keahlian bagaimana data-data tersebut dikumpulkan,” terang Suyus dikutip dalam laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (22/06/2021).

Menurutnya, pengetahuan yang dimiliki oleh PPAT dapat membantu kerja Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia.

Percepatan proses pendaftaran tanah yang sedang dilakukan tidak hanya untuk legalisasi aset, melainkan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara di Asia.

Baginya, pelibatan PPAT dalam proses pendaftaran tanah sangat penting. Sebab, akta-akta pertanahan di Macedonia dan Kirgistan saja mayoritas dibuat oleh PPAT.

Melihat praktik kegiatan di kedua negara tersebut, kata Suyus, PPAT dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam melakukan perbaikan layanan pertanahan di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sekali Lagi, Sofyan Djalil Tegaskan Akan Memecat PPAT yang Terlibat Mafia Tanah

Terkait layanan pertanahan, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah mengamanatkan bahwa akta dapat dibuat secara elektronik.

Namun demikian, diskusi terkait hal tersebut masih sangat terbuka untuk dilakukan hingga saat ini.

“Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan, akta tidak bisa dibuat secara elekronik sementara menurut UUCK sebaliknya," ujarnya.

Namun, tujuan dari dibuatnya akta secara elektronik yaitu memberikan kemudahan layanan pertanahan.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN Deni Santo, kualitas para PPAT juga perlu ditingkatkan demi menunjang layanan itu.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil kepada PPSDM terkait peningkatan kualitas para jajaran maupun mitra Kementerian ATR/BPN.

“Tujuannya ada kesamaan persepsi dalam memahami kebijakan dan melakukan tahapan-tahapan kegiatan sehingga output dan outcome seusai dengan yang diinginkan,” tuntas Deni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X