Paradoks Rencana Akuisisi Saham KCI oleh MRTJ, di Mana Peran BPTJ?

Kompas.com - 08/01/2021, 18:34 WIB
Penumpang KRL Commuter Line tiba di Stasiun Bogor, Jumat (26/6/2020). Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Jawa Barat melakukan rapid test dan tes usap pada penumpang KRL Commuter Line yang tiba di Stasiun Bogor untuk memetakan sebaran Covid-19. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPenumpang KRL Commuter Line tiba di Stasiun Bogor, Jumat (26/6/2020). Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Jawa Barat melakukan rapid test dan tes usap pada penumpang KRL Commuter Line yang tiba di Stasiun Bogor untuk memetakan sebaran Covid-19.

TAK lama lagi, PT MRT Jakarta (Perseroda) dikabarkan akan mengambil saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI, sebesar 51 persen.

Dalam persoalan ini MRTJ adalah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta sehingga secara korporasi harus tunduk kepada mayoritas pemilik sahamnya.

Sebelum terjadi pembelian saham antar-operator kereta api tersebut mereka telah membentuk perusahaan baru yakni PT Integrasi Transit Jabodetabek (ITJ).

Secara bisnis, boleh saja KCI dan MRTJ disatukan dalam satu korporasi, namun ironisnya adalah dari akuisisi saham ini, BUMD mendapat porsi lebih besar ketimbang BUMN.

Kenyataan ini adalah terbalik, idealnya BUMN mendapat porsi saham mayoritas daripada BUMD. Karena BUMN lebih elastis dalam pengembangannya bisnis secara nasional.

Sangatlah paradoks apabila KAI yang ingin mengembangkan bisnisnya melalui operasionalisasi KRL lintas-kota, harus mendapat persetujuan MRTJ, selaku pemilik saham terbesar.

Lebih tidak etis lagi, promosi PT ITJ yang digadang-gadang akan go public secepatnya, seakan-akan pengguna angkutan umum dijual untuk mendapatkan saham dari luar.

Amanah Presiden untuk mengintegrasikan antar-moda, termasuk moda darat dan kareta api (KRL/MRT/LRT) adalah tepat sebagai indikator keberhasilan shifting ke transportasi publik.

Namun, terlalu banyak eksekusi teknisnya yang mengabaikan fungsi regulasi lainnya. Sebenarnya untuk integrasi aglomerasi wilayah Jabodetabek kita sudah punya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ( BPTJ).

BPTJ dibentuk berlandaskan hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada 18 September 2015.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X