Sertifikat Tanah Elektronik, BPN Gresik Dahulukan Aset Pemerintah

Adapun sertifikat tanah elektronik, baru saja diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bertempat di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023). Sertifikat elektronik, diharapkan mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan, serta memudahkan dalam pengelolaan data.

"Belum ada target dari pusat, cuma yang tahun depan diutamakan untuk aset-aset pemerintah. Aset pemerintah wajib e-sertifikat," ujar Kasubag Tata Usaha BPN Gresik Fanani, kepada awak media di kantor BPN Gresik, Jumat (15/12/2023).

Fanani menjelaskan, memang ada konsep pemikiran semua aset bakal diarahkan untuk menggunakan sertifikat elektronik, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat. Kendati demikian, dalam waktu dekat pihaknya masih berfokus pada aset milik pemerintah dulu.

"Jadi untuk permohonan baru aset BUMN, itu nanti sudah langsung e-sertifikat dan untuk masyarakat belum ada target," kata Fanani.

Lebih lanjut Fanani menerangkan, saat ini pihaknya masih dibebani pekerjaan untuk melakukan validasi data sebelum melaksanakan sertifikat elektronik di Gresik.

Data persiapan sertifikat elektronik yang tercatat di BPN Gresik hingga saat ini, 821.425 bidang tanah dan sertifikat, dengan data valid siap elektronik sebanyak 69.800 bidang.

"Untuk sementara kita masih dibebani untuk memvalidkan data," ucap Fanani.

Karena program baru diluncurkan sehingga pihaknya belum dibebani target cukup signifikan oleh kementerian.

Terlebih bila mengacu dari total sertifikat yang ada di Gresik, baru sebanyak 69.800 bidang yang sudah siap e-sertifikat alias masih sekitar 11 persen.

"Karena ini programnya juga baru dilaunching, jadi kita berharap itu dari aset pemerintah dulu," tutur Fanani.

Capaian PTSL

Selain bersiap menatap pengerjaan e-sertifikat, BPN Gresik juga berhasil merampungkan program PTSL dengan sebanyak 15.500 sertifikat selama 2023.

Jumlah tersebut merupakan kumulatif dari empat kecamatan yang meliputi, Kebomas, Kedamean, Wringinanom dan Gresik kota, dengan luasan bidang tanah mencapai 16.400 hektare.

Tidak hanya menerbitkan 15.500 sertifikat tanah, BPN Gresik juga melakukan inovasi pengukuran tanah dengan pemotretan bidang tanah menggunakan drone pada 14 Kecamatan yang ada di Gresik, dengan tercatat sebanyak 78.595 hektare.

"BPN Gresik juga telah melakukan perhitungan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk dijadikan acuan penarikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dengan sudah diambil 400 sampel di Kecamatan Kebomas, Driyorejo dan Winginanom,” kata Fanani.

Sementara pada bidang reforma agraria, BPN Gresik telah memfasilitasi akses untuk 200 kepala keluarga (kk) pelaku usaha udang yang berada di Desa Kemudi, Kecamatan Duduksampeyan, Gresik. BPN dalam reforma agraria ini, berperan sebagai fasilitator dalam penataan aset dan akses.