Proyek Jet Tempur Korsel-Indonesia KF-21 Mandek di Tengah Pembangunan IKN

Apakah Indonesia mampu berkomitmen membangun jet tempur KF-21 bersama Korea Selatan?

Pengamat keamanan dan militer, Khairul Fahmi, mengatakan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang “dilematis” karena kesenjangan antara kebutuhan aktual dan kebutuhan pertahanan yang “mendesak untuk diatasi”.

Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki permasalahan fiskal karena adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang membutuhkan anggaran lebih besar.

“Dengan prioritas anggaran di Kementerian Keuangan. Itu yang menurut saya menjadi hambatan dalam realisasi,” ujar Khairul.

Ia mengatakan, Indonesia masih perlu mencari solusi agar dapat memenuhi kesepakatannya dengan Korea Selatan sambil menjalani proyek-proyek besar lainnya seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Selatan.

“Karena bagaimanapun, pertahanan IKN juga membutuhkan teknologi maju dan yang lebih modern dan tentunya juga membutuhkan prioritas anggaran,” katanya.

Meski begitu, ia mengatakan, proyek jet tempur tidak bisa dikesampingkan dengan alasan pembangunan IKN yang membutuhkan anggaran besar. Sebab, Indonesia juga membutuhkan pertahanan yang kuat.

“Misalnya tidak berlanjut pun itu saya kira tidak berkaitan dengan soal IKN karena dari sisi pertahanan IKN juga membutuhkan kehadiran kekuatan udara yang benar-benar memadai,” sebut Khairul.

Alternatif yang mungkin ditempuh oleh Indonesia, jikalau perjanjian dengan Korea Selatan batal, adalah dengan memenuhi kebutuhan pertahanan udara itu lewat perjanjian lain.

Khairul mengambil contoh ketika perjanjian pengembangan kapal selam dengan Korea Selatan yang akhirnya kandas.

“Prabowo mengalihkan opsi pengadaan kapal selam ini ke Eropa misalnya. Apakah proyek Boramae ini tidak akan mengalami nasib yang sama? Itu yang kemudian saya kira itu akan jadi PR pemerintahan berikutnya,” ujar Khairul.

Baca juga: Korea Selatan dan IKN: Tak Sekadar Uang, tapi Juga Cinta dan Persahabatan

Bagaimana tanggapan dari Kementerian Pertahanan?

Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Muhammad Herindra, mengatakan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan program kerja sama KF-21 dengan Korea Selatan.

"Kita tetap akan meneruskan program pengembangan jet tempur tersebut sesuai dengan kondisi keuangan yang tersedia," ujar Herindra kepada BBC News Indonesia pada Selasa (19/03).

Dalam lokakarya Advancing Indonesia and South Korea’s Defense Industry Collaboration pada Oktober 2023, ia mengatakan bahwa skema pembayaran sempat berubah dengan pergantian pemerintahan sehingga berdampak pada alokasi APBN.

“Kami sudah mengajukan porsi penambahan di APBN, tapi keputusannya ada di Kemenkeu. Karena salah satu fokus pemerintah saat ini IKN (Ibu Kota Nusantara). Pada 2024 kami disiapkan Rp 1,25 triliun,” kata Dedy, seperti dikutip oleh Kompas.

Ketika ditanya soal pengajuan penambahan APBN oleh Kementerian Pertahanan, Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan bahwa Kemenkeu dan Kemenhan saat ini masih berproses bersama.

"Karena sedang berproses bersama, disarankan satu pintu di Kemhan," kata Yustinus dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia pada Selasa (19/3/2024).