PM Netanyahu Keberatan dengan Pembentukan Negara Palestina Tanpa Jaminan Keamanan Israel

Penulis: VOA Indonesia

TEL AVIV, KOMPAS.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (18/1/2024) mengatakan kepada Amerika Serikat, bahwa ia merasa keberatan terhadap pembentukan negara Palestina yang tidak menjamin keamanan Israel.

Dalam sebuah konferensi pers, ia menambahkan, ketiadaan pembentukan negara Palestina juga tidak menghalangi kesepakatan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab beberapa tahun lalu.

Netanyahu pun masih berniat mengundang lebih banyak negara untuk bergabung ke dalam kesepakatan tersebut.

Baca juga: PM Israel Tolak Seruan AS Kurangi Serangan di Jalur Gaza, Tetap Menentang Palestina

Israel dan pendukung utamanya, Amerika Serikat, tampak sedang berselisih.

Netanyahu dan pemerintahan koalisi sayap kanannya menolak pembentukan negara Palestina, sementara AS tetap menjunjung solusi dua negara sebagai jalan keluar terbaik untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut.

Dalam kunjungan keempatnya ke Timur Tengah pekan lalu sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyodorkan draf kesepakatan kepada Israel.

Draf itu menyatakanm negara-negara tetangga Israel, yang mayoritas beragama Islam, akan membantu merehabilitasi Gaza setelah perang usai dan melanjutkan integrasi ekonomi dengan Israel, hanya selama Tel Aviv berkomitmen untuk mengizinkan pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Perundingan yang dimediasi AS mengenai pembentukan negara Palestina di wilayah yang saat ini diduduki Israel gagal hampir satu dekade lalu.

Perkembangan terakhir dalam konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung selama puluhan tahun itu dimulai ketika militan Hamas menerobos masuk ke Israel selatan pada 7 Oktober.

Baca juga:

• Sidang Genosida Israel, Kenapa Indonesia Tak Ikut Menggugat?
• Polisi Israel Bubarkan Paksa Demo Anti-perang di Tel Aviv
• Update Perang Israel-Hamas, 24.285 Orang Tewas di Gaza

Serbuan itu dilaporkan oleh Israel menyebabkan 1.200 orang tewas dan sekitar 250 lainnya disandera. Israel mengatakan, lebih dari 130 orang masih ditawan.