JENEWA, KOMPAS.com - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Jumat (22/12/2023) menyetujui resolusi yang menyerukan pengiriman bantuan besar-besaran ke Gaza, meskipun seperti yang sudah diduga, mereka gagal memenuhi seruan gencatan senjata.
Pertanyaan pentingnya: Apakah resolusi baru PBB mengenai Gaza akan membawa perubahan terhadap kondisi di lapangan?
Dilansir dari Guardian, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2720 tidak akan menghentikan serangan Israel dan tidak berupaya untuk menghentikan serangan tersebut.
Baca juga: Bukan Gencatan Senjata, DK PBB Setujui Resolusi Bantuan ke Gaza
Pernyataan tersebut hanya menyerukan langkah-langkah mendesak untuk menetapkan kondisi ideal bagi gencatan senjata yang berkelanjutan, yang terbuka untuk ditafsirkan.
Israel yakin langkah-langkah tersebut melibatkan kehancuran total Hamas.
Untuk pengiriman bantuan kemanusiaan masih bisa dikondisikan.
Koordinator khusus PBB akan ditunjuk untuk mengatur peningkatan aliran bantuan, dan resolusi tersebut menuntut pihak-pihak terkait, misalnya Israel, untuk memberikan kerja sama penuh.
Namun presedennya tidak baik. Israel pada umumnya memandang PBB sebagai aktor yang bermusuhan dan bias. Baru-baru ini Israel mencabut visa koordinator PBB untuk wilayah pendudukan Palestina.
Tidak. Hanya sejumlah kecil resolusi PBB yang dianggap mengikat secara hukum. Para pengacara internasional tidak selalu sepakat tentang apa yang diperlukan untuk membuat sebuah resolusi mengikat.
Namun, terdapat konsensus umum bahwa resolusi tersebut harus menyebutkan bab VII dari piagam PBB yang memberikan hak kepada dewan keamanan untuk mengambil tindakan militer dan non-militer untuk menghadapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Baca juga: Pemungutan Suara DK PBB untuk Perang Gaza Ditunda Lagi, tapi AS Beri Sinyal Dukung Resolusi
Resolusi tersebut juga harus menyatakan bahwa dewan memutuskan suatu tindakan, bukan sekedar menyerukannya.
Resolusi 2720 tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, namun beberapa pengacara berpendapat bahwa dengan menggunakan kata “tuntutan”, dewan menciptakan kewajiban hukum di luar Bab VII.
Namun Israel telah melanggar lebih dari dua lusin resolusi dewan keamanan sebelumnya, termasuk banyak resolusi yang “menuntut” Israel menghentikan pembangunan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Resolusi dewan keamanan PBB sering kali merupakan bentuk isyarat politik mengenai opini dunia. Jarang terjadi kesepakatan antara lima negara anggota tetap yang terpecah.
Jadi jika mereka setuju bahwa negara Anda melakukan sesuatu yang salah, hal ini perlu diperhatikan secara diplomatis. Proses penyelesaian resolusi juga dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan perbedaan antara negara-negara besar.
Resolusi hari Jumat mengenai Gaza memberi ruang kebijakan kecil yang bisa diterima oleh AS dan Rusia. AS telah menggunakan resolusi PBB di masa lalu sebagai cara untuk mengirimkan sinyal kepada Israel.
Baca juga: Negara-negara yang Dukung dan Tolak Resolusi PBB untuk Gencatan Senjata Israel-Hamas
Ketika AS, dalam kesempatan yang jarang terjadi, abstain dalam resolusi yang kritis terhadap kebijakan Israel atau penegakan hak-hak Palestina, hal ini biasanya menjadi pesan bagi Tel Aviv bahwa AS sudah kehabisan kesabaran terhadap apa pun yang dilakukan Israel.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.